Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel
Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk penyesuaian UU.

Bupati Belitung Hentikan Penerbitan IUP Bijih Timah untuk Dorong Hilirisasi
Bupati Belitung Hentikan Penerbitan IUP Bijih Timah untuk Dorong Hilirisasi

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, menghentikan penerbitan IUP bijih timah dan galian C untuk mendukung program hilirisasi timah dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat Belitung.

Pemprov Babel Perkuat Hilirisasi Timah di Belitung: Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemprov Babel Perkuat Hilirisasi Timah di Belitung: Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen memperkuat hilirisasi timah di Pulau Belitung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta menyelesaikan permasalahan IUP.

Wajib Hilirisasi, 7 Perusahaan Tambang Batu Bara Didorong KESDM
Wajib Hilirisasi, 7 Perusahaan Tambang Batu Bara Didorong KESDM

Kementerian ESDM mewajibkan tujuh perusahaan tambang batu bara besar untuk melakukan hilirisasi, dengan total investasi miliaran dolar AS.

Kebijakan HPM Dorong Hilirisasi: Pakar UGM Nilai Positif, Smelter Baru Bermunculan
Kebijakan HPM Dorong Hilirisasi: Pakar UGM Nilai Positif, Smelter Baru Bermunculan

Pengamat ekonomi UGM dan Kementerian ESDM menilai kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) berhasil mendorong hilirisasi di Indonesia, ditandai dengan pembangunan smelter baru dan peningkatan nilai tambah mineral.

Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

Pemda Babel & PT Timah Rancang Aturan Tata Kelola Timah untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Pemda Babel & PT Timah Rancang Aturan Tata Kelola Timah untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Pemerintah daerah se-Bangka Belitung dan PT Timah berkolaborasi merancang aturan tata kelola kemitraan penambangan timah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal.

RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?
RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?

Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut.

Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum
Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.