DPRD Gorontalo Utara Desak Pemda Kurangi Seremoni, Fokus pada Pembangunan
DPRD Gorontalo Utara meminta pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremoni dan mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan, menyusul pengeluaran besar untuk Pemilu dan PSU Pilkada 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendesak pemerintah daerah setempat untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremoni. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, dalam sidang paripurna istimewa memperingati HUT ke-18 Gorontalo Utara, Sabtu (26/4). Permintaan ini muncul di tengah efisiensi anggaran yang ketat pasca pembiayaan besar untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Di tengah efisiensi anggaran saat ini, saya berharap pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan seremoni," ungkap Dedy Dunggio. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, mengingat beban keuangan daerah yang cukup signifikan akibat penyelenggaraan Pemilu dan PSU Pilkada. Dedy juga mengajak seluruh masyarakat Gorontalo Utara untuk bersyukur atas bertambahnya usia daerah tersebut, berharap Gorontalo Utara semakin maju dan sejahtera.
Momentum HUT ke-18 Gorontalo Utara, menurut Dedy, diharapkan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat. Peringatan ini juga menandai 18 tahun Gorontalo Utara resmi menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara oleh Gubernur Gorontalo Hamdan Datungsolang 18 tahun silam menjadi tonggak awal pembangunan daerah secara otonom dan mandiri.
Potensi Gorontalo Utara dan Harapan DPRD
Dedy Dunggio juga menyoroti potensi Gorontalo Utara yang memiliki letak geografis strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Dengan 52 pulau dan garis pantai sepanjang 317 kilometer, serta sumber daya alam laut yang melimpah, Gorontalo Utara memiliki potensi kelautan yang sangat besar. DPRD berharap pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya alam ini dengan baik dan meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan anggaran.
"Kita diberi kesempatan mengolah sumber daya alam ini dengan baik. DPRD berharap pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja untuk dapat mengolah kekayaan alam yang dimiliki, disamping berupaya memanfaatkan anggaran dengan tepat," tegas Dedy. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang baik, sesuai harapan masyarakat, dengan mengedepankan pembangunan yang adil dan merata.
Pemanfaatan keuangan daerah yang tepat dan efisien, serta pelayanan publik terbaik bagi masyarakat di 123 desa di 11 kecamatan menjadi prioritas utama. Peringatan HUT Gorontalo Utara yang mengangkat tema 'Tumbuh dan Berkembang' diharapkan menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
Sidang Paripurna Istimewa dan Ketiadaan Kemeriahan
Sidang paripurna istimewa HUT Gorontalo Utara dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Deisy Sandra Maryana Datau, Wakil Ketua II DPRD Ridwan Riko Arbie, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Habibie, Penjabat Bupati Sila Botutihe, unsur Forkopimda, OPD, dan tamu undangan lainnya. Menariknya, peringatan HUT kabupaten ini terkesan sederhana, tanpa kemeriahan berlebihan. Acara hanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, doa bersama, dan makan siang.
Dengan demikian, peringatan HUT Gorontalo Utara tahun ini menjadi momentum refleksi dan perenungan, bukan sekadar seremoni belaka. Fokus utama diarahkan pada evaluasi kinerja pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Langkah DPRD Gorontalo Utara ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan pembangunan.
Anggaran yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam mengalokasikan dana. Pengurangan kegiatan seremoni merupakan salah satu upaya untuk menghemat anggaran dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo Utara.
