Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel
Gubernur Muhidin Ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba Kalsel

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, ajukan Raperda RPJMD 2025-2029 dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk penyesuaian UU.

Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

DPK Kaltim Transformasi Perpustakaan Sekolah: Jadi Pusat Kreativitas Guru dan Siswa
DPK Kaltim Transformasi Perpustakaan Sekolah: Jadi Pusat Kreativitas Guru dan Siswa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim membina perpustakaan sekolah untuk menjadi pusat kolaborasi guru dan siswa dalam menghasilkan karya inovatif, meningkatkan literasi, dan meraih akreditasi.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Dispursip Kalteng dan UPR Susun Naskah Akademik untuk Perkuat Tata Kelola Kearsipan
Dispursip Kalteng dan UPR Susun Naskah Akademik untuk Perkuat Tata Kelola Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng berkolaborasi dengan UPR menyusun naskah akademik guna memperkuat tata kelola kearsipan daerah, mendorong pengelolaan arsip yang profesional dan tertib.

Pemkab Kediri Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Raperda Penanaman Modal
Pemkab Kediri Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Raperda Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan Raperda Penanaman Modal untuk menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dua Raperda lainnya yaitu Kawasan Tanpa Rokok dan Inovasi Daerah.

Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Pemprov Sulbar Bahas Tiga Ranperda untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pemprov Sulbar Bahas Tiga Ranperda untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan DPRD Sulbar bahas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk meningkatkan gizi masyarakat, penyelenggaraan perpustakaan, dan kemajuan kebudayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar.

Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif
Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengajukan tiga Raperda krusial kepada DPRD, meliputi Pilkades serentak, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendidikan inklusif, demi kemajuan daerah.

Kapuas Dorong Pembentukan Perpustakaan Desa untuk Tingkatkan Literasi
Kapuas Dorong Pembentukan Perpustakaan Desa untuk Tingkatkan Literasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kapuas mengajak pemerintah desa membentuk perpustakaan desa untuk meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia melalui program Gerakan Literasi Masyarakat.

Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas
Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas

Sekretariat Dewan Balangan meminta pendampingan Kemenkum Kalsel dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur.

DPRD Barito Selatan Bahas Raperda Kearsipan dan Hukum Adat Februari 2025
DPRD Barito Selatan Bahas Raperda Kearsipan dan Hukum Adat Februari 2025

DPRD Barito Selatan akan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yaitu Raperda Kearsipan dan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, pada Februari 2025 mendatang, serta melakukan konsultasi terkait Raperda RTRW dan Rapat Dengar Pendapa