Ekonom Indef: Tarif Resiprokal AS Tak Berbasis Ekonomi Jelas, Indonesia Terkena Dampak
Ekonom Indef mengkritik kebijakan tarif resiprokal AS yang dinilai tidak memiliki basis ekonomi yang jelas dan merugikan Indonesia dengan kenaikan tarif hingga 32 persen.
Jakarta, 4 April 2024 - Kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) menuai kritik dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas dan merugikan negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Dalam Diskusi Publik "Waspada Genderang Perang Dagang" di Jakarta, Fadhil Hasan menyatakan, "Cara mereka menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas."
Indonesia sendiri terkena dampak kebijakan ini dengan kenaikan tarif sebesar 32 persen, menempati urutan kedelapan dalam daftar negara yang terkena dampak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam penetapan tarif tersebut.
Metode Perhitungan Tarif yang Dipertanyakan
Menurut Fadhil Hasan, pemerintah AS menetapkan tarif berdasarkan perhitungan defisit perdagangan antara Indonesia dan AS sebesar 16,8 miliar dolar AS. Pemerintah AS beranggapan Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap produk Amerika. Namun, Fadhil membantah hal tersebut, dengan menyatakan bahwa tarif yang diberikan Indonesia terhadap barang Amerika hanya sekitar 8-9 persen.
Ia menjelaskan metode perhitungan AS: "Jadi, mereka menghitung kemudian bahwa tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia terhadap produk Amerika itu adalah 16,8 miliar dibagi dengan 28 sekian miliar, maka ketemulah 64 persen itu. 64 persen itulah kemudian mereka anggap sebagai tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia kepada produk Amerika,"
Lebih lanjut, Fadhil menambahkan bahwa perhitungan tersebut juga memasukkan faktor currency manipulation dan non-trade barriers (NTB) yang dianggap diberlakukan Indonesia. Padahal, menurutnya, menghitung NTB sangat sulit dan kompleks.
Kritik dari Kalangan Ekonom AS
Metode perhitungan tarif resiprokal AS juga mendapat kecaman dari kalangan ekonom di Amerika sendiri. Seorang profesor dari University of Michigan bahkan menyarankan agar ekonom yang bekerja untuk Presiden Trump saat itu pensiun, karena perhitungan tarif yang dilakukan tidak memiliki argumen atau formula ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Fadhil menyimpulkan, "Jadi, saya kira hampir semua sepakat bahwa perhitungan yang dilakukan itu sangat membingungkan dan tidak memiliki suatu argumen yang jelas, tetapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, dan itu berlaku untuk semua negara."
Kesimpulannya, kebijakan tarif resiprokal AS menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam perdagangan internasional. Metode perhitungan yang tidak jelas dan kontroversial berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia.
