ESDM Prioritaskan UKM Lokal Kelola Tambang, Bukan dari Jakarta

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan izin pengelolaan tambang diprioritaskan untuk UKM daerah, bukan dari Jakarta, demi mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan prioritas izin pengelolaan lahan tambang kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers seusai rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Senayan, Jakarta. Pernyataan ini langsung menyoroti kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi daerah dan mengurangi disparitas ekonomi antara pusat dan daerah.

UKM Daerah Jadi Prioritas

Bahlil Lahadalia menekankan bahwa UKM yang akan mendapatkan izin tersebut adalah UKM yang berasal dari daerah pertambangan itu sendiri, bukan UKM dari luar daerah, misalnya Jakarta. "(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara," tegasnya. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasi praktik pertambangan di Indonesia. Selama ini, banyak izin usaha pertambangan (IUP) dipegang oleh perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta. "Sekarang ini, hampir semua IUP kantornya semua di Jakarta. Nah, ini, kami mengembalikan agar orang-orang daerah diberikan porsi," jelas Bahlil. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.

Syarat dan Kriteria UKM

Untuk bisa mendapatkan izin pengelolaan tambang, UKM harus memenuhi persyaratan modal minimal Rp10 miliar. Bahlil berharap, dengan mengikuti proses pengelolaan tambang, dalam waktu 1-2 tahun ke depan, UKM tersebut dapat berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. "Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha- pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan," tambahnya. Pemerintah akan segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Minerba yang baru disahkan, yang akan merinci syarat dan kriteria UKM yang berhak mendapatkan izin tersebut.

RUU Minerba dan Demokrasi Ekonomi

Setelah disahkannya RUU Minerba menjadi undang-undang, pemerintah akan segera membuat aturan turunan yang lebih spesifik mengenai syarat dan kriteria UKM yang dapat mengelola lahan tambang. Bahlil menjelaskan, "Ada spesifikasinya (UKM bisa mengelola tambang). Ada spesifikasinya. Kalau nggak bisa, ya, perusahaan-perusahaan (besar) dulu (yang mengelola). Kan ada batas-batas modalnya itu di undang-undang." RUU Minerba juga memuat kebijakan untuk mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Tujuan utama RUU Minerba adalah untuk memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efisien, khususnya bagi BUMN yang bergerak di sektor vital. Selain itu, RUU ini juga mendorong percepatan hilirisasi untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mewujudkan pemerataan serta keadilan ekonomi, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. DPR RI mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, mewujudkan pemerataan dan keadilan, sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan UKM daerah dalam pengelolaan tambang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan memberikan kesempatan kepada UKM lokal, diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah penghasil tambang, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Aturan turunan dari UU Minerba yang akan segera diterbitkan akan memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses pemberian izin pengelolaan tambang kepada UKM.