Gubernur Sulteng Janji Sampaikan Kasus Tambang Emas Poboya ke Menteri ESDM
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, berjanji akan menyampaikan tuntutan penutupan tambang emas PT Citra Palu Mineral (CPM) di Poboya kepada Menteri ESDM dan Gubernur terpilih, menyusul aksi penyegelan oleh Front Pemuda Kaili.
Aksi Penyegelan Tambang Emas Poboya, Palu
Ketegangan memuncak di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (10/2), ketika Front Pemuda Kaili (FPK) melakukan aksi penyegelan kantor PT Citra Palu Mineral (CPM), anak perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), di kawasan tambang emas Poboya. Aksi ini merupakan puncak protes masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kain kuning diikatkan di gerbang kantor CPM sebagai simbol penyegelan adat, menandai perlawanan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak.
Tanggapan Gubernur Sulawesi Tengah
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. "Walaupun saya bukan lagi gubernur, saya akan sampaikan ke Bahlil, karena ini aspirasi dari masyarakat," tegas Rusdy setelah bertemu dengan perwakilan FPK. Ia menambahkan bahwa permasalahan ini juga akan disampaikan kepada Gubernur terpilih, Anwar Hafid, untuk mencari solusi.
Rusdy menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Menurutnya, jika CPM tetap beroperasi, perusahaan harus melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat agar kesejahteraan mereka turut meningkat. "Rakyat sekitar harus diberdayakan dan disejahterakan," tandasnya.
Kekhawatiran Metode Pertambangan Bawah Tanah
Koordinator lapangan aksi, Umar Ali, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan atas nama masyarakat dan leluhur Kota Palu. FPK khususnya mengkhawatirkan rencana underground mining atau pertambangan bawah tanah yang dinilai berisiko tinggi bagi warga sekitar. "Aksi ini kami lakukan atas nama masyarakat dan Front Pemuda Kaili. Kami ingin menghentikan eksploitasi tambang oleh CPM, terutama penggunaan metode blasting atau peledakan yang dapat membahayakan masyarakat Poboya dan Kota Palu pada umumnya," jelas Umar.
Peran Salim Grup dan Bakri Grup
Gubernur Rusdy menyinggung perubahan setelah bergabungnya Salim Grup dan Bakri Grup ke dalam BRMS sebagai salah satu pemicu permasalahan ini. Ia menyiratkan adanya perubahan kebijakan perusahaan pasca bergabungnya kedua grup tersebut yang dinilai merugikan masyarakat sekitar tambang.
Kesimpulan
Aksi penyegelan tambang emas Poboya oleh FPK dan janji Gubernur Rusdy Mastura untuk menyampaikan permasalahan ini ke Menteri ESDM dan Gubernur terpilih menandai eskalasi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat. Ke depan, diharapkan akan ada solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.