Hati-Hati, Pengelolaan Dana Desa di Donggala Diingatkan!
Pemkab Donggala mengingatkan para kepala desa agar hati-hati dalam mengelola dana desa dan mematuhi aturan hukum untuk mencegah penyimpangan.
Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, memberikan peringatan serius kepada seluruh camat dan kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi, di Sirenja pada Sabtu, 1 Januari 2024. Peringatan ini muncul sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyimpangan dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa.
Menurut Rustam Efendi, pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dana desa sangat krusial. Ketidakpahaman akan aturan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan dana, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah hukum. Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Sebagai upaya preventif, Pemkab Donggala berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Donggala untuk memberikan sosialisasi kepada para kepala desa. Sosialisasi ini merupakan bagian dari program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia.
Sosialisasi Jaga Desa: Langkah Pencegahan Penyimpangan Dana Desa
Sosialisasi Jaga Desa yang digagas Kejaksaan Agung ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum para aparatur desa. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para kepala desa dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana desa dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Rustam Efendi menjelaskan bahwa sosialisasi ini difokuskan pada pencegahan dan deteksi dini potensi penyimpangan. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Donggala. Dengan demikian, dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Sosialisasi tahap pertama telah dilaksanakan di delapan wilayah, meliputi Tanantovea, Labuan, Sindue, Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Pinembani, dan Rio Pakava. Pemkab Donggala berencana untuk melanjutkan sosialisasi ke wilayah-wilayah lain di Kabupaten Donggala.
Tahapan Sosialisasi dan Cakupan Wilayah
Sosialisasi tahap selanjutnya akan menjangkau Kecamatan Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Donggala untuk memastikan seluruh kepala desa di Kabupaten Donggala mendapatkan pemahaman yang sama terkait pengelolaan dana desa.
Sosialisasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penerangan hukum terkait ketaatan hukum pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala tahun 2025. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pengelolaan dana desa dan aset desa dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya sosialisasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Donggala dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Donggala berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa dan memastikan dana tersebut digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kemajuan desa-desa di wilayahnya. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Donggala.
