HIPMI Desak Pemerintah Respon Cepat Hadapi Tantangan Ekonomi Global
HIPMI mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang menekan dunia usaha Indonesia, termasuk dampak tarif baru AS dan pelemahan rupiah.
Jakarta, 03 April 2024 (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyerukan respons cepat dan strategis dari pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin menekan. Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa situasi ekonomi saat ini membutuhkan kebijakan yang berani, terukur, dan pro-pengusaha untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kegagalan pemerintah bertindak tegas akan memperberat beban dunia usaha dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Anggawira menyoroti beberapa faktor penyebab tekanan ekonomi yang signifikan, antara lain penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian perdagangan sementara, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump, serta pengetatan anggaran dan realokasi beberapa program prioritas pemerintah. Dampaknya terasa luas dan dalam bagi pelaku usaha di Indonesia.
Salah satu tantangan global yang paling krusial adalah pengumuman kebijakan US Reciprocal Tariffs Plan oleh Donald Trump. Tarif 32 persen untuk produk Indonesia akan menghambat ekspor dan mengancam daya saing sektor manufaktur serta industri berbasis ekspor seperti tekstil, elektronik, dan otomotif. Situasi ini membutuhkan respon yang cepat dan terukur dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Rekomendasi HIPMI untuk Pemerintah
HIPMI memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu segera dijalankan pemerintah untuk menghadapi situasi ekonomi yang menantang ini. Rekomendasi tersebut dibagi dalam tiga jangka waktu, yaitu jangka pendek (0-6 bulan), jangka menengah (6-18 bulan), dan jangka panjang (lebih dari 18 bulan).
Jangka Pendek (0-6 bulan): Fokus utama adalah menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Rekomendasi meliputi intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, pemberian stimulus fiskal kepada sektor-sektor yang terdampak, dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan ekonomi global. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk meredam dampak negatif yang langsung dirasakan pelaku usaha.
Jangka Menengah (6-18 bulan): Prioritasnya adalah meningkatkan daya saing ekonomi nasional. HIPMI merekomendasikan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada AS, percepatan perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, serta penguatan investasi domestik. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.
Jangka Panjang (lebih dari 18 bulan): Transformasi ekonomi menjadi fokus utama. HIPMI mendorong hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan pengembangan industri bernilai tambah seperti petrokimia, elektronik, dan kendaraan listrik. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, penguatan regulasi di sektor keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi hal penting untuk jangka panjang.
HIPMI juga mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk fokus pada investasi yang mampu meningkatkan kepercayaan investor asing. Namun, pembiayaan dari bank-bank BUMN harus tetap mengedepankan mekanisme dan aturan yang prudent untuk menghindari risiko.
Kesimpulan
HIPMI berharap pemerintah dapat merespons situasi ekonomi ini dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi dunia usaha. Ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan akan berdampak negatif tidak hanya bagi pengusaha, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kolaborasi dan langkah-langkah strategis dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang ada.
