Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Antisipasi Haji Ilegal, DPR Ingatkan Jemaah Haji Indonesia Bawa Kartu Nusuk
Antisipasi Haji Ilegal, DPR Ingatkan Jemaah Haji Indonesia Bawa Kartu Nusuk

DPR mengingatkan jemaah haji Indonesia selalu membawa Kartu Nusuk dan visa haji resmi untuk antisipasi pemeriksaan ketat di Tanah Suci.

Komnas Haji Desak Pemerintah Segera Atasi Masalah Visa Calon Jamaah Haji
Komnas Haji Desak Pemerintah Segera Atasi Masalah Visa Calon Jamaah Haji

Komnas Haji mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah visa calon jamaah haji yang belum terbit guna mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Visa Haji NTB Belum Keluar, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak
Visa Haji NTB Belum Keluar, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

Anggota DPR RI Komisi V mendesak pemerintah menyelesaikan masalah visa haji di NTB agar jemaah dapat segera berangkat ke Tanah Suci.

Kemenag NTB Pastikan Semua Calon Haji Berangkat ke Tanah Suci
Kemenag NTB Pastikan Semua Calon Haji Berangkat ke Tanah Suci

Kemenag NTB memastikan 51 calon haji yang sempat tertunda keberangkatannya karena visa, akan berangkat ke Tanah Suci pada kloter berikutnya.

Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tindak Tegas Travel Haji Ilegal demi Keselamatan Jemaah
Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tindak Tegas Travel Haji Ilegal demi Keselamatan Jemaah

Komisi VIII DPR mendesak Kemenag menindak tegas travel haji ilegal yang menggunakan visa non-haji, serta meminta peningkatan kualitas layanan haji 2025 untuk antisipasi cuaca ekstrem dan lonjakan jemaah.

DPR Usul Revisi UU Haji Atur Spesifikasi Pesawat, Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Jamaah
DPR Usul Revisi UU Haji Atur Spesifikasi Pesawat, Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Jamaah

Anggota DPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan revisi UU Haji untuk mengatur spesifikasi pesawat dan maskapai demi keselamatan dan kenyamanan jamaah haji.

Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail
Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail

Anggota DPR ingatkan perlunya pendetailan tugas BP Haji dan Kemenag untuk mencegah tumpang tindih wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji, guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan maksimal.

Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi RUU Haji dan Umrah
Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi RUU Haji dan Umrah

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada jamaah.