Indonesia Berpotensi Raih Keuntungan dari Relokasi Industri Akibat Tarif Impor AS
Penerapan tarif 10% oleh AS terhadap barang impor China berpotensi menguntungkan Indonesia dengan adanya relokasi industri, namun perlu perbaikan iklim investasi dan reformasi birokrasi.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, melihat peluang emas bagi Indonesia di tengah penerapan tarif 10% oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang impor dari China. Kebijakan ini berpotensi memicu relokasi industri global, dan Indonesia diposisikan untuk meraih keuntungan ekonomi yang signifikan.
"Dengan adanya tarif 10% terhadap China dan perang dagang antara Amerika dan China, besar kemungkinan basis produksi akan pindah dari China ke negara-negara yang tidak dikenai tarif impor. Indonesia salah satunya," jelas Chatib di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Peluang Emas bagi Indonesia
Potensi relokasi industri ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi asing dan mengembangkan sektor manufaktur. Namun, untuk merebut kesempatan ini, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik. DEN merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk perbaikan iklim investasi, peningkatan kepastian berusaha, dan konsistensi kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor asing.
Chatib menambahkan, "Posisi Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan. Relokasi basis produksi dari China mungkin akan beralih ke Vietnam terlebih dahulu. Jika Vietnam penuh, maka Indonesia menjadi tujuan selanjutnya."
Sektor yang Berpotensi Terdampak
Beberapa sektor manufaktur dan industri yang sebelumnya berbasis di China berpotensi mengalami relokasi. Perusahaan-perusahaan global akan mencari lokasi produksi dengan biaya yang lebih kompetitif untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan AS. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di sektor-sektor tersebut.
Pentingnya Reformasi Birokrasi
Selain perbaikan iklim investasi, Chatib juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Digitalisasi atau GovTech dinilai krusial untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan daya tarik investasi. Percepatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan dapat membantu memperbaiki iklim investasi dan memastikan Indonesia benar-benar mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok global ini.
Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi kunci untuk memastikan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi dan memanfaatkan peluang relokasi industri. Proses yang efisien dan transparan akan memberikan keyakinan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kesimpulan
Relokasi industri akibat kebijakan tarif impor AS terhadap China menawarkan peluang besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepastian berusaha, dan melakukan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat menarik investasi asing dan menjadi tujuan utama relokasi industri global.
