Indonesia-Malaysia Bahas Sertifikasi Halal Bersama dan Permudah Tenaga Kerja

Wakil Perdana Menteri Malaysia dan Wakil Presiden Indonesia Gibran membahas kerja sama sertifikasi halal, pekerja migran Indonesia, dan masalah perikanan di perairan bersama.

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting di Jakarta untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral, khususnya dalam sektor industri halal dan ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara.

Pertemuan pada Senin tersebut difokuskan pada upaya mempermudah penggunaan sertifikat halal yang diterbitkan oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi menekankan potensi pasar halal global senilai 1,3 triliun dolar AS, menjadikan kerja sama ini sangat krusial bagi kedua negara. Hal ini membuka peluang besar bagi produk halal Indonesia dan Malaysia untuk menembus pasar ASEAN secara lebih luas.

Tidak hanya membahas sertifikasi halal, kedua pemimpin juga membahas isu krusial lainnya, seperti penyederhanaan proses penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kesepakatan untuk menerapkan sistem single window diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor, termasuk pekerja rumah tangga.

Kerja Sama Sertifikasi Halal Indonesia-Malaysia

Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana penggunaan bersama sertifikat halal antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat akses pasar bagi produk halal kedua negara. Dengan pasar halal global yang begitu besar, kolaborasi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia dan Malaysia di kancah internasional.

Kedua negara sepakat untuk melakukan koordinasi dan pembahasan lebih detail, tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pemasaran produk halal. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat industri halal dunia. "Sebab pasarnya bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia, tetapi mencakup seluruh ASEAN sebagai satu kawasan untuk kita memasarkan apa yang disebut sebagai original domestic market kita," ujar Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Proses harmonisasi standar dan regulasi sertifikasi halal akan menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Diharapkan, dengan adanya standarisasi, produk halal dari kedua negara dapat lebih mudah diterima dan dipasarkan di seluruh wilayah ASEAN dan bahkan internasional.

Penyederhanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia juga menjadi fokus pembahasan. Penerapan sistem single window diharapkan mampu mempermudah dan menata penyaluran pekerja Indonesia ke Malaysia dengan lebih baik. Sistem ini telah mulai diterapkan dan melibatkan kerja sama antara Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.

Sistem ini diyakini akan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan di kedua negara. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi potensi eksploitasi dan memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia terlindungi.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara kedua negara dalam hal pengelolaan tenaga kerja migran.

Masalah Perikanan di Perairan Bersama

Pertemuan tersebut juga membahas masalah nelayan kedua negara yang beroperasi di perairan bersama. Wakil Perdana Menteri Malaysia menyampaikan apresiasi atas perjanjian yang telah terjalin antara Malaysia dan Indonesia terkait penanganan nelayan Malaysia yang secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia di kawasan unresolved water territorial areas.

Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam menyelesaikan masalah perikanan secara damai dan saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di perairan bersama.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat tercipta iklim yang kondusif bagi nelayan kedua negara untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan tanpa menimbulkan konflik.

Kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri Malaysia selama tiga hari ke Indonesia (20-22 April) ini menandai komitmen kuat kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia.