Inflasi Maluku April 2025: Level Rendah, Namun Tetap di Atas Nasional
Inflasi Maluku pada April 2025 tercatat rendah, hanya 0,09 persen, namun tetap lebih tinggi dari inflasi nasional dan didorong oleh beberapa faktor.
Ambon, 3 Mei 2025 (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku melaporkan angka inflasi di Provinsi Maluku pada bulan April 2025 tergolong rendah. Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan menunjukkan inflasi bulanan sebesar 0,09 persen, sebuah angka yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,72 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Mohamad Latif, mengumumkan angka ini pada Sabtu lalu di Ambon. Penyebab inflasi yang relatif rendah ini, serta upaya pemerintah dalam mengendalikannya, menjadi fokus utama laporan ini.
Secara rinci, inflasi di Maluku didorong oleh dua kota, Ambon (1,14 persen) dan Tual (1,31 persen), sementara Kabupaten Maluku Tengah justru mengalami deflasi sebesar 1,67 persen. Perbedaan angka inflasi antar wilayah ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam pengendalian inflasi di provinsi kepulauan ini. Meskipun angka inflasi bulanan rendah, angka inflasi tahunan masih tercatat sebesar 3,34 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai 1,17 persen.
Penurunan harga sejumlah komoditas menjadi faktor utama penyebab rendahnya inflasi di bulan April. Deflasi signifikan terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, mencapai 0,95 persen. Penurunan harga ini terutama disebabkan oleh melimpahnya pasokan ikan pelagis seperti ikan layang, selar, tongkol, dan cakalang, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar, dengan andil 1,02 persen, menahan laju penurunan inflasi secara keseluruhan. Kenaikan ini disebabkan oleh berakhirnya program diskon tarif listrik pada Maret 2025.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi Maluku
Beberapa faktor berkontribusi terhadap angka inflasi di Maluku pada April 2025. Seperti yang telah disebutkan, deflasi pada komoditas perikanan di Maluku Tengah memberikan dampak positif. Namun, kenaikan tarif listrik pascabayar setelah berakhirnya program diskon memberikan tekanan pada inflasi. Perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah di Maluku juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.
Pemerintah Provinsi Maluku, bersama dengan Bank Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok.
Selain GNPIP, berbagai langkah strategis lainnya juga telah diambil. Misi dagang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk meningkatkan pasokan bahan pangan. Kerjasama dengan PT Pelindo untuk mempercepat bongkar muat barang, khususnya bawang dan telur, juga telah dilakukan. Koordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, serta PT Pelni, difokuskan pada kelancaran distribusi barang melalui jalur pelayaran.
Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian angkutan umum selama periode Hari Raya Idul Fitri (1-5 April 2025) juga dilakukan untuk mencegah lonjakan harga. Pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok, termasuk komoditas perikanan, secara rutin dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga.
Upaya Mengendalikan Inflasi Ke Depan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi. Ke depan, fokus akan tetap pada pemenuhan pasokan bahan pangan dan kelancaran distribusi barang. Kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta akan terus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi di masa mendatang.
Meskipun inflasi di Maluku pada April 2025 tergolong rendah, upaya untuk menjaga stabilitas harga tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan harga komoditas, peningkatan efisiensi distribusi, dan kerjasama antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian inflasi di Maluku.
Dengan berbagai strategi yang telah dan akan terus dilakukan, diharapkan inflasi di Maluku dapat tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. Keberhasilan ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
