BI Perkirakan Inflasi Sulawesi Utara 2025-2026 Tetap Rendah, Sekitar 2,5 Persen
Bank Indonesia memprediksi inflasi di Sulawesi Utara akan tetap terkendali di angka 2,5 persen plus minus 1 persen pada tahun 2025-2026, berkat program swasembada pangan dan GNPIP.
Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan tetap rendah pada tahun 2025 dan 2026, diperkirakan sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Prediksi ini disampaikan oleh Kepala BI Perwakilan Sulut, Andry Prasmuko, di Manado pada Sabtu lalu. Prediksi tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk penguatan ekosistem pangan melalui Program Swasembada Pangan dan peningkatan ketahanan pangan strategis melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Meskipun pada bulan Maret 2025 terjadi inflasi dibandingkan bulan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh berakhirnya subsidi tarif listrik secara nasional dan kenaikan harga komoditas cabai rawit dan tomat. Namun, Kepala BI Perwakilan Sulut menekankan bahwa inflasi Sulut masih berada dalam sasaran target nasional. Data ini menunjukkan upaya pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi di daerah tersebut cukup efektif.
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut mendukung prediksi tersebut. Pada Maret 2025, inflasi year on year (y-on-y) Sulut tercatat sebesar 1,41 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,34. Meskipun terjadi variasi antar daerah, dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Minahasa Utara (3,89 persen) dan terendah di Kota Manado (0,21 persen), angka inflasi secara keseluruhan tetap terjaga dalam batas yang wajar.
Inflasi Sulawesi Utara: Analisis Lebih Dalam
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat inflasi secara month to month (m-to-m) Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Maret 2025 mencapai 2,65 persen. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,99 persen. Data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren inflasi di Sulut.
Program Swasembada Pangan dan GNPIP memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Sulawesi Utara. Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan demikian, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi, sehingga lebih mampu menghadapi fluktuasi harga di pasar internasional.
BI optimistis bahwa dengan keberhasilan program-program tersebut, inflasi di Sulawesi Utara dapat tetap terkendali dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulut.
Meskipun inflasi Maret 2025 sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, hal ini masih dalam batas yang dapat dikelola. Kenaikan harga cabai rawit dan tomat, serta berakhirnya subsidi listrik, menjadi faktor utama penyebab inflasi tersebut. Namun, BI dan pemerintah daerah terus berupaya untuk mengendalikan harga komoditas dan menjaga stabilitas ekonomi.
Strategi Pengendalian Inflasi di Sulawesi Utara
Berbagai strategi telah dan akan terus diterapkan untuk mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan produksi pangan lokal melalui Program Swasembada Pangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional.
Selain itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. GNPIP melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, BI, dan pelaku usaha, untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi. Kerjasama ini meliputi pemantauan harga, stabilisasi pasokan, dan pengendalian distribusi.
Keberhasilan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk bijak dalam mengelola keuangan dan mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif.
Secara keseluruhan, prediksi BI mengenai inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2025-2026 menunjukkan tren yang positif. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah, BI, dan masyarakat, inflasi dapat tetap terkendali dan perekonomian daerah dapat tetap stabil.
