Inflasi Maluku Capai 1,72 Persen di Maret 2025: Daya Beli Tetap Optimis

Inflasi di Maluku mencapai 1,72 persen pada Maret 2025, didorong berakhirnya stimulus listrik, namun daya beli masyarakat tetap terjaga.

Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,72 persen pada bulan Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif, di Ambon pada tanggal 10 April 2025. Inflasi tersebut terjadi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih terjaga, meskipun stimulus diskon tarif listrik telah berakhir. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya ikan pelagis, menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.

Secara rinci, inflasi terjadi di seluruh kota/kabupaten di Maluku, dengan Kota Ambon mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,23 persen, diikuti Kota Tual (1,40 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (0,97 persen). Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, inflasi tahunan Maluku meningkat dari 1,33 persen menjadi 3,54 persen pada Maret 2025. Angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya mencapai 1,03 persen.

Meskipun inflasi terjadi, Mohamad Latif menyatakan bahwa daya beli masyarakat Maluku masih optimis, terutama karena peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi masyarakat Maluku yang cukup kuat menghadapi tekanan inflasi.

Faktor Penyebab Inflasi di Maluku

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Maluku, mencapai 1,18 persen. Berakhirnya program stimulus potongan tarif listrik pada Maret 2025 menjadi faktor utama penyebabnya. Namun, inflasi tersebut sedikit tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi sebesar 0,01 persen, berkat diskon tarif angkutan udara selama Idul Fitri.

Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang, juga turut mendorong inflasi. Peningkatan permintaan dan kondisi cuaca yang kurang kondusif di beberapa wilayah sentra produksi perikanan menyebabkan hambatan aktivitas nelayan, sehingga pasokan ikan berkurang dan harga naik.

"Capaian tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Maluku masih pada level yang optimis utamanya di tengah peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Mohamad Latif.

Upaya Pengendalian Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai program, terutama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sejumlah langkah telah dilakukan hingga akhir Maret 2025, antara lain:

• Gerakan Pasar Murah di sembilan titik di Kota Ambon dan Maluku Tengah.
• Operasi pasar/subsidi untuk cabai rawit.
• Program Mudik Gratis oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
• Pembagian bibit cabai kepada organisasi kemasyarakatan dan kerohanian, serta lembaga pemasyarakatan.
• Kerjasama dengan PT ASDP dan PT Pelindo untuk memprioritaskan pengangkutan bahan pangan antar pulau.
• Sosialisasi belanja bijak, pemantauan harga pangan, dan sidak pasar oleh Satgas Pangan dan Forkopimda.
• Monitoring rutin harga pangan strategis dan ketersediaan pasokan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan inflasi di Maluku dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.