Iran Kecam Sanksi AS: Tindakan Melanggar Hukum dan Internasional
Iran mengecam keras sanksi terbaru AS yang menargetkan individu dan perusahaan yang membantu ekspor minyak Iran, menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional.
Teheran, 7 Juli 2024 - Iran meluncurkan kecaman keras terhadap putaran terbaru sanksi Amerika Serikat yang menyasar individu dan perusahaan yang diduga membantu ekspor minyak negara tersebut. Pemerintah Iran secara tegas menyatakan langkah AS tersebut sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita IRNA, menyebut sanksi-sanksi ini "sepenuhnya tidak sah". Baghaei menekankan bahwa tindakan AS dalam menjatuhkan sanksi terhadap berbagai negara, termasuk Iran, merupakan pelanggaran terhadap aturan dan regulasi internasional yang berlaku.
Sanksi AS: Tindakan Sejahat dan Konsekuensinya
Baghaei lebih lanjut menjelaskan bahwa upaya pemerintah AS untuk menekan rakyat Iran dengan membatasi perdagangan sah dengan mitra ekonomi merupakan tindakan sewenang-wenang. Ia menegaskan, "Keputusan pemerintahan AS untuk menekan rakyat Iran dengan menghalangi perdagangan sah Iran dengan mitra-mitra ekonominya merupakan tindakan yang tidak sah, melanggar hukum, dan bertentangan dengan aturan internasional." Pemerintah Iran, menurut Baghaei, menganggap AS bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan sepihak dan pemaksaan ini.
Pernyataan keras ini muncul sebagai respons langsung terhadap pengumuman Kementerian Keuangan AS pada Kamis, 6 Juli 2024. Kementerian tersebut mengumumkan sanksi terhadap lebih dari selusin entitas dan individu di China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka dituduh memfasilitasi pengiriman minyak Iran, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Teheran.
Kebijakan "Tekanan Maksimum" AS Kembali Diaktifkan
Sanksi ini menandai langkah pertama pemerintahan Presiden AS dalam menerapkan kembali kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kebijakan ini, yang dihidupkan kembali melalui penandatanganan memorandum kepresidenan, bertujuan untuk menekan Iran melalui berbagai sanksi ekonomi dan politik.
Langkah AS ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian Iran dan hubungan internasional. Para analis memprediksi sanksi ini akan semakin memperumit situasi ekonomi Iran yang sudah menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, langkah ini juga berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Tanggapan Internasional terhadap Sanksi AS
Belum ada tanggapan resmi dari negara-negara yang terkena sanksi, yaitu China, India, dan UEA. Namun, diperkirakan akan ada reaksi dari negara-negara tersebut, mengingat sanksi ini berpotensi mengganggu hubungan ekonomi mereka dengan Iran. Komunitas internasional pun akan mencermati langkah AS ini dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak akan menghalangi upaya mereka untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan sipil. Teheran juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan internasional.
Kesimpulan
Sanksi terbaru AS terhadap Iran telah memicu reaksi keras dari Teheran, yang menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Langkah ini diperkirakan akan memperumit situasi ekonomi Iran dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Tanggapan dari negara-negara yang terkena sanksi dan komunitas internasional akan menjadi penentu perkembangan situasi selanjutnya.
Sumber: Anadolu Agency
