Kabupaten Bekasi Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
Kabupaten Bekasi meningkatkan status bencana hidrometeorologi menjadi tanggap darurat selama 14 hari, dampak meluasnya bencana banjir yang telah merendam 51 desa di 16 kecamatan.
Banjir besar melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, meliputi banjir, longsor, hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung, mulai 5 Maret hingga 18 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah bencana meluas dan merendam sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk meminimalisir kerugian dan memastikan keselamatan warga.
Menurut Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, keputusan peningkatan status bencana ini didasarkan pada hasil rapat koordinasi perangkat daerah dan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/Kep.212-BPBD/2025. Keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan bencana melalui berbagai langkah strategis. "Memutuskan menetapkan dari status siaga menjadi kondisi tanggap darurat bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung dari tanggal 5 Maret hingga 18 Maret 2025," kata Bupati Bekasi.
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi mobilisasi sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak, menjalankan prosedur pemulihan, dan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada serta mengikuti instruksi pihak berwenang. Seluruh kepala perangkat daerah ditunjuk sebagai petugas naradamping atau Liaison Officer (LO) untuk memastikan efektivitas koordinasi dan bantuan langsung kepada masyarakat.
Dampak Bencana dan Upaya Penanganan
Bencana hidrometeorologi ini telah berdampak signifikan terhadap Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, banjir telah melanda 51 desa di 16 kecamatan, dengan ketinggian air bervariasi antara 20 sentimeter hingga lebih dari 1,5 meter. Sebanyak 61.648 warga terdampak, dan 48.207 di antaranya mengungsi di 14 titik pengungsian. Wilayah terdampak terparah meliputi Desa Sukamekar, Buni Bakti, Kedung Pengawas, dan beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, dan Cibarusah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mendirikan posko darurat dan dapur umum untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tim tanggap bencana dari BPBD dan relawan telah dikerahkan untuk berkoordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat. Petugas gabungan, termasuk tenaga medis, disiagakan di lokasi pengungsian untuk merawat warga yang sakit. Patroli keamanan juga ditingkatkan, terutama untuk melindungi ibu hamil dan balita.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga telah memetakan infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan di Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter. Sebagai solusi sementara, jembatan besi akan disewa menggunakan dana tanggap darurat. Pemkab Bekasi juga memantau kondisi sungai secara intensif menggunakan early warning system milik BPBD.
Koordinasi dan Dukungan Berbagai Pihak
Penanganan bencana ini melibatkan berbagai pihak. Seluruh organisasi perangkat daerah, BUMD-PDAM, Baznas, PMI, dan pihak swasta yang berkontribusi dalam klaster logistik dilibatkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menyatakan bahwa semua potensi dikerahkan untuk membantu penanganan bencana, termasuk evakuasi warga dan penyediaan bantuan logistik. Berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan masih berpotensi meningkat, dengan puncaknya diperkirakan setelah 10 Maret 2025.
Dedy Supriyadi juga menjelaskan bahwa banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari hulu, seperti dari Bogor. Evakuasi warga masih berlangsung di beberapa titik, dan para pengungsi ditempatkan di lokasi-lokasi pengungsian, termasuk kantor desa, kecamatan, dan aula yang tersedia. Pemerintah daerah memastikan alat-alat early warning system berfungsi optimal untuk mendeteksi kenaikan debit air lebih dini.
Penanganan bencana ini juga melibatkan TNI-Polri, relawan lingkungan, dan organisasi kebencanaan. Kerja sama dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan bencana ini dan pemulihan kondisi pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak.
