Kadin Dorong Pembiayaan Hijau dan ESG di Sektor Perumahan Indonesia

Kadin Indonesia mendorong implementasi pembiayaan hijau dan prinsip ESG dalam program 3 juta rumah untuk meningkatkan akses perumahan bagi MBR dan mendorong inovasi di sektor properti.

Jakarta, 8 Februari 2025 - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah "3 Juta Rumah". Namun, Kadin tidak hanya berhenti pada dukungan semata; mereka juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau) dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor perumahan. Langkah ini dinilai krusial untuk keberhasilan program dan peningkatan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dorongan Implementasi Pembiayaan Hijau dan ESG

Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, menekankan pentingnya pembiayaan hijau sebagai prioritas utama bagi korporasi. Integrasi prinsip ESG, menurutnya, akan semakin memperkuat sektor ini. "Dari sisi korporasi, pembiayaan hijau ini nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.

Meskipun demikian, Anin mengakui perlunya inovasi untuk mengatasi berbagai tantangan. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," tambahnya saat menjadi pembicara utama dalam acara 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia' di Menara Kadin Indonesia.

Inovasi ini sangat penting untuk memastikan akses perumahan bagi MBR tetap terjaga, seiring dengan berbagai insentif pemerintah. Anin berharap Kadin dapat berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) untuk memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan.

Dukungan Terhadap Program 3 Juta Rumah dan Apresiasi terhadap Menteri PKP

Kadin Indonesia secara tegas mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Anin menilai program ini sebagai kesempatan bersejarah bagi MBR untuk memiliki rumah. "Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," jelas Anin.

Ia juga mengapresiasi upaya Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam menggenjot program tersebut, meskipun anggaran kementeriannya mengalami pemangkasan dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun di tahun 2025. Komitmen pemerintah dan dukungan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program ini.

Tantangan dan Solusi di Sektor Perumahan

Program 3 Juta Rumah menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan lahan, akses pembiayaan, dan regulasi yang kompleks. Implementasi pembiayaan hijau dan prinsip ESG diharapkan dapat mendorong inovasi dalam mengatasi tantangan tersebut. Pembiayaan hijau dapat menarik investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sementara prinsip ESG memastikan aspek sosial dan tata kelola yang baik di sektor perumahan.

Keterlibatan Kadin Indonesia dalam mendorong pembiayaan hijau dan ESG menunjukkan komitmen sektor swasta dalam mendukung program pemerintah dan menciptakan sektor perumahan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ke depannya, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai strategi implementasi pembiayaan hijau dan ESG yang efektif dan efisien di sektor perumahan. Hal ini mencakup pengembangan kerangka kerja yang jelas, insentif yang menarik bagi pengembang, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini. Dengan demikian, program 3 Juta Rumah dapat terwujud dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.