Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Dugaan Korupsi BSPS Sumenep: Menteri PKP dan Said Abdullah Sepakat Usut Tuntas
Dugaan Korupsi BSPS Sumenep: Menteri PKP dan Said Abdullah Sepakat Usut Tuntas

Menteri PKP dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah bahas dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep, Jawa Timur, dengan potensi kerugian miliaran rupiah.

Dugaan Penyelewengan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar, Kementerian PKP Serahkan Kasus ke Kejaksaan
Dugaan Penyelewengan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar, Kementerian PKP Serahkan Kasus ke Kejaksaan

Kementerian PKP menemukan indikasi penyimpangan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep senilai Rp109,8 miliar dan menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumenep.

Dugaan Penyimpangan BSPS Sumenep Rp109 Miliar Dilaporkan ke Kejari
Dugaan Penyimpangan BSPS Sumenep Rp109 Miliar Dilaporkan ke Kejari

Irjen Kementerian PKP laporkan dugaan penyimpangan dana BSPS di Sumenep, Jawa Timur, senilai Rp109,8 miliar kepada Kejari setempat, terkait ketidaksesuaian prosedur dan penyalahgunaan anggaran.

Dugaan Penyimpangan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar: Itjen Kementerian PKP Temukan Puluhan Motif
Dugaan Penyimpangan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar: Itjen Kementerian PKP Temukan Puluhan Motif

Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Itjen Kemenpupr) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep, Jawa Timur, dengan total anggaran Rp109,8 miliar.

Menteri PKP Tekankan BTN Pilih Pengembang Bertanggung Jawab untuk Rumah Subsidi
Menteri PKP Tekankan BTN Pilih Pengembang Bertanggung Jawab untuk Rumah Subsidi

Menteri Perumahan Rakyat meminta BTN lebih selektif memilih pengembang rumah subsidi untuk mencegah kerugian konsumen akibat proyek yang mangkrak dan sertifikat yang belum terselesaikan.

Kepala DPMPTSP Buleleng Tersangka, Diduga Pungli Puluhan Juta per Izin Rumah Subsidi
Kepala DPMPTSP Buleleng Tersangka, Diduga Pungli Puluhan Juta per Izin Rumah Subsidi

Kepala Dinas DPMPTSP Buleleng diduga telah melakukan pungutan liar puluhan juta rupiah per izin pembangunan rumah subsidi, merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tersangka Baru Kasus Korupsi Rumah Subsidi Buleleng Ditangkap, Diduga Terima Rp700 Ribu Per PBG
Tersangka Baru Kasus Korupsi Rumah Subsidi Buleleng Ditangkap, Diduga Terima Rp700 Ribu Per PBG

Kejati Bali menetapkan Ngakan Anom Diana Kesuma sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan rumah subsidi di Buleleng, diduga menerima suap Rp700 ribu per Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kasus Korupsi Dana KPR Sorong Tahap II: Dua Tersangka Dituntut
Kasus Korupsi Dana KPR Sorong Tahap II: Dua Tersangka Dituntut

Kejati Papua Barat menyerahkan dua tersangka kasus korupsi dana KPR di Sorong senilai Rp54,4 miliar ke Pengadilan Negeri Manokwari, memasuki tahap II proses hukum.

Kejati Bali Geledah Kantor DPMPTSP Buleleng, Kadis Jadi Tersangka Pemerasan Rp2 Miliar
Kejati Bali Geledah Kantor DPMPTSP Buleleng, Kadis Jadi Tersangka Pemerasan Rp2 Miliar

Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah kantor DPMPTSP dan PUPR Buleleng setelah Kepala Dinas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Rp2 miliar dari pengembang rumah subsidi.

Kepala DPMPTSP Buleleng Ditahan! Tersangka Kasus Pemerasan Pengembang Rumah Subsidi
Kepala DPMPTSP Buleleng Ditahan! Tersangka Kasus Pemerasan Pengembang Rumah Subsidi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, I Made Kuta, resmi ditahan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap pengembang rumah subsidi.

Kadis PUPR Taliabu & Direktur PT MS Ditahan Terkait Korupsi MCK Rp4,35 Miliar
Kadis PUPR Taliabu & Direktur PT MS Ditahan Terkait Korupsi MCK Rp4,35 Miliar

Kejari Pulau Taliabu menahan Kepala Dinas PUPR dan Direktur PT MS sebagai tersangka korupsi pembangunan MCK di 21 desa pada tahun 2022 senilai Rp4,35 miliar, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,6 miliar.

Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengembang rumah subsidi nakal yang merugikan negara dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).