Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kejati Bali Geledah Kantor DPMPTSP Buleleng, Kadis Jadi Tersangka Pemerasan Rp2 Miliar
Kejati Bali Geledah Kantor DPMPTSP Buleleng, Kadis Jadi Tersangka Pemerasan Rp2 Miliar

Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah kantor DPMPTSP dan PUPR Buleleng setelah Kepala Dinas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Rp2 miliar dari pengembang rumah subsidi.

#planetantara
Kadis DPMPTSP Buleleng Diduga Peras Pengembang Rumah Subsidi, Rp2 Miliar Raib!
Kadis DPMPTSP Buleleng Diduga Peras Pengembang Rumah Subsidi, Rp2 Miliar Raib!

Kejati Bali mengungkap modus Kepala Dinas DPMPTSP Buleleng yang diduga memeras pengembang rumah subsidi hingga Rp2 miliar untuk biaya pemerintahan, menghambat program rumah bersubsidi.

#planetantara
Kepala DPMPTSP Buleleng Tersangka, Diduga Pungli Puluhan Juta per Izin Rumah Subsidi
Kepala DPMPTSP Buleleng Tersangka, Diduga Pungli Puluhan Juta per Izin Rumah Subsidi

Kepala Dinas DPMPTSP Buleleng diduga telah melakukan pungutan liar puluhan juta rupiah per izin pembangunan rumah subsidi, merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

#planetantara
Tersangka Baru Kasus Korupsi Rumah Subsidi Buleleng Ditangkap, Diduga Terima Rp700 Ribu Per PBG
Tersangka Baru Kasus Korupsi Rumah Subsidi Buleleng Ditangkap, Diduga Terima Rp700 Ribu Per PBG

Kejati Bali menetapkan Ngakan Anom Diana Kesuma sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan rumah subsidi di Buleleng, diduga menerima suap Rp700 ribu per Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

#planetantara
Kasus Korupsi Dana KPR Sorong Tahap II: Dua Tersangka Dituntut
Kasus Korupsi Dana KPR Sorong Tahap II: Dua Tersangka Dituntut

Kejati Papua Barat menyerahkan dua tersangka kasus korupsi dana KPR di Sorong senilai Rp54,4 miliar ke Pengadilan Negeri Manokwari, memasuki tahap II proses hukum.

#planetantara
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengembang rumah subsidi nakal yang merugikan negara dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sumber Antara
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot

Pemkot Bengkulu menggratiskan retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah pembangunan rumah dan mendukung program 3 juta rumah.

Perizinan
Menteri PKP Tekankan BTN Pilih Pengembang Bertanggung Jawab untuk Rumah Subsidi
Menteri PKP Tekankan BTN Pilih Pengembang Bertanggung Jawab untuk Rumah Subsidi

Menteri Perumahan Rakyat meminta BTN lebih selektif memilih pengembang rumah subsidi untuk mencegah kerugian konsumen akibat proyek yang mangkrak dan sertifikat yang belum terselesaikan.

#planetantara
Layanan PBG di Bali: Cepat, Prima, dan Berpotensi Jadi Role Model Nasional
Layanan PBG di Bali: Cepat, Prima, dan Berpotensi Jadi Role Model Nasional

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memuji kecepatan dan kualitas layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Gianyar, Bali, serta mendorong replikasi model tersebut di daerah lain dan pengembangan kebijakan nasional.

Mendagri
Pj. Gubernur Bali Desak Perda Penghapusan BPHTB untuk MBR
Pj. Gubernur Bali Desak Perda Penghapusan BPHTB untuk MBR

Pj. Gubernur Bali meminta pemerintah daerah setempat segera membuat peraturan daerah yang menghapuskan BPHTB untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai arahan SKB tiga menteri.

BPHTB