Kejagung Siap Kawal Anggaran BGN Rp171 Triliun untuk Program MBG
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp171 triliun untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan lancar dan tepat guna.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp171 triliun. Pernyataan ini disampaikan setelah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Kejagung dan BGN. Anggaran BGN yang fantastis ini diperuntukkan bagi program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dijalankan secara nasional. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa BGN merupakan badan baru yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang signifikan ini. Ia mengungkapkan bahwa anggaran BGN untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp171 triliun, termasuk tambahan anggaran yang diajukan jika permintaan Presiden untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat disetujui.
Dukungan Penuh Kejagung untuk Transparansi dan Efektivitas Program MBG
BGN menyadari pentingnya pengawasan dan pendampingan hukum dalam pengelolaan anggaran yang besar ini. Oleh karena itu, BGN meminta pendampingan dari Kejagung untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. "Kami ada concern waktu untuk mengeksplorasi anggaran yang cukup besar untuk mengimplementasikan APBN. Makanya, sebelum kami lakukan pengadaan itu, kami memohon untuk pendampingan advokasi," ujar Dadan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merespon positif permintaan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kejagung siap memberikan dukungan penuh kepada BGN dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance, dan pengawalan proses pelelangan. "Yang pasti kita harus berusaha menghindari kebocoran (anggaran). Itu yang utamanya, dan tentunya perlu kecepatan. Teman-teman badan baru kemudian pegawai pun juga masih terbatas dan kami akan support (dukung)," tegas Jaksa Agung.
Pengawasan yang ketat dari Kejagung diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Hal ini penting untuk keberhasilan program MBG dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran
Kerja sama antara Kejagung dan BGN ini menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan bantuan.
Kejagung akan berperan penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa untuk program MBG dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini akan membantu mencegah potensi korupsi dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program.
Dengan pengawalan dari Kejagung, diharapkan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia di masa depan.
Jaksa Agung berharap dengan adanya pengawalan ini, pelaksanaan program BGN dapat tepat guna dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
