DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran negara, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan rakyat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp171 triliun untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan lancar dan tepat guna.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kemampuannya membongkar korupsi di berbagai daerah, meskipun keterbatasan personel; OTT di OKU menjadi bukti nyata.

Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Sekjen akan melakukan pengecekan langsung ke daerah terkait efisiensi anggaran di APBD 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Mendagri Tito Karnavian menjadikan pemantauan efisiensi anggaran sebagai ujian pertama bagi Gubernur dalam mengelola pemerintahan daerah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Mendagri Tito Karnavian akan membentuk tim untuk melakukan blusukan dan mengecek langsung efisiensi anggaran di daerah-daerah, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

DPRD Kulon Progo berkomitmen mengawal penggunaan efisiensi APBD 2025 sebesar Rp28,68 miliar untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR mendukung PSU Pilkada 2024 di 24 daerah dengan anggaran seefisien mungkin dan akan mengawasi pengajuan anggaran dari KPU.

Komisi VII DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengurangi kualitas siaran TVRI, RRI, dan ANTARA serta meminta inovasi untuk menjaga kualitas program.

DPRD Kota Malang berkomitmen mengawasi ketat efisiensi anggaran Pemkot agar transparan dan tepat sasaran, memastikan program kerakyatan seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjaga.