Kejati Sulsel Sosialisasikan Aplikasi Simpel Monev Pidsus untuk Transparansi Penanganan Korupsi
Kajati Sulsel, Agus Salim, mensosialisasikan aplikasi Simpel Monev Pidsus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya pelaporan berkala kinerja bidang tindak pidana khusus.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, baru-baru ini melakukan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penilaian Laporan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus (Simpel Monev Pidsus) kepada seluruh jajarannya. Sosialisasi ini digelar di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, pada Rabu, 22 Januari 2024, dengan tujuan utama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.
Pentingnya Transparansi dalam Penanganan Korupsi
Agus Salim menekankan pentingnya peningkatan penanganan perkara tindak pidana khusus (pidsus) atau korupsi. Menurutnya, penanganan korupsi merupakan salah satu aspek penting penegakan hukum yang harus terus ditingkatkan. Sosialisasi aplikasi Simpel Monev Pidsus ini dinilai sebagai langkah krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Kajati juga meminta jajarannya untuk aktif melaporkan setiap perkembangan kasus korupsi yang ditangani melalui aplikasi ini.
Simpel Monev Pidsus: Aplikasi untuk Monitoring Kinerja
Simpel Monev Pidsus merupakan aplikasi dan pedoman resmi untuk penilaian kinerja dan monitoring penyelesaian pembayaran uang pengganti serta denda dalam perkara tindak pidana khusus. Aplikasi ini diimplementasikan di seluruh Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di Indonesia. Dengan kewenangan penyelidikan perkara korupsi yang dimiliki Kejaksaan, penting bagi seluruh jajaran pidsus untuk menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan aplikasi ini sangat penting.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Simpel Monev Pidsus
Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Kegiatan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Khunaifi Alhumami, memberikan penjelasan lebih detail mengenai aplikasi ini. Beliau menjelaskan bahwa penilaian kinerja Satker dilakukan secara berkala; bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Penilaian, monitoring, dan evaluasi difokuskan pada tiga poin utama: laporan bulanan, penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penanganan perkara itu sendiri. Untuk laporan bulanan, penilaian mencakup kecepatan pengiriman, kelengkapan isi laporan, dan kepatuhan terhadap pengisian CMS (Content Management System).
Harapan Ke Depan
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Dengan adanya aplikasi Simpel Monev Pidsus, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terkait korupsi dapat terwujud. Kajati Agus Salim juga membuka sesi tanya jawab untuk memastikan seluruh jajarannya memahami dan dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik.
Kesimpulannya, sosialisasi Simpel Monev Pidsus di Kejati Sulsel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus korupsi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik.
