Kemenag Raih Peringkat 5 Nasional dalam Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama (Kemenag) berhasil meningkatkan skor implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan meraih peringkat kelima nasional, menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan kerja bebas gratifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) patut berbangga. Inspektorat Jenderal Kemenag baru-baru ini melaporkan peningkatan signifikan dalam pengendalian gratifikasi. Berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di laman gol.kpk.go.id, Kemenag naik peringkat dalam implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 2023-2024.
Skor Kemenag meningkat dari 92,24 pada tahun 2023 menjadi 94,3 pada tahun 2024, peningkatan sebesar 2,06 poin. Kenaikan ini menunjukkan upaya serius Kemenag dalam memberantas praktik gratifikasi.
"Alhamdulillah, berdasarkan rilis KPK, terdapat kenaikan skor yang mencerminkan peningkatan pelaksanaan PPG di lingkungan Kementerian Agama," ujar Sekretaris Irjen Kemenag, Kastolan, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Prestasi ini menempatkan Kemenag di peringkat kelima nasional, naik dari peringkat 14 di tahun sebelumnya. Kemenag berhasil mengungguli 1.463 entitas lainnya dari 1.464 entitas yang dievaluasi. Kementerian Keuangan berada di peringkat keempat.
Tantangan dan Solusi
Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, Kemenag menyadari masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kastolan menyebutkan bahwa tantangan terbesar adalah mempertahankan tren positif ini dan mengoptimalkan teknologi digital untuk edukasi dan transparansi dalam pelaporan gratifikasi.
Untuk itu, Kemenag fokus pada penguatan mitigasi risiko dan inovasi dalam pengendalian gratifikasi. Sosialisasi kepada internal dan eksternal Kemenag juga akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya, mempercepat dan mempermudah pelaporan gratifikasi serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih.
"Kami akan memperkuat sosialisasi kepada pihak internal maupun eksternal dengan optimalisasi teknologi digital untuk memperluas jangkauan edukasi serta mempercepat dan mempermudah pelaporan gratifikasi, supaya semua pihak bisa terlibat aktif dalam upaya menjaga sistem yang bersih dari gratifikasi," jelas Kastolan.
