Kemendukbangga Usulkan Tambah Insentif TPK untuk Distribusi Makan Bergizi Gratis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga) mengupayakan penambahan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui, dan balita.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga) berupaya menambah insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui, dan balita. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, 19 Februari 2024 di Jakarta. Wihaji menjelaskan bahwa penambahan insentif ini diperlukan untuk mendukung kinerja TPK dalam menjangkau sasaran program MBG.
Wihaji menekankan pentingnya pengawasan ketat agar MBG tepat sasaran. "'Kemarin saat uji coba di lapangan, harus dipastikan MBG untuk ibu hamil itu jangan sampai dimakan oleh bapaknya, berbeda dengan sekolah yang diawasi semua. Kalau untuk balita ya harus dimakan oleh balitanya,'" ujar Menteri Wihaji. Ia juga menyoroti tantangan logistik dalam pendistribusian MBG, terutama terkait biaya transportasi. Oleh karena itu, tambahan insentif ini diharapkan dapat meringankan beban TPK.
Program MBG sendiri telah menunjukkan dampak positif dalam mengatasi masalah gizi, khususnya stunting. Menurut Wihaji, program ini telah mampu mengurangi angka stunting hingga 30 persen. Namun, untuk keberhasilan program ini secara maksimal, dibutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk peningkatan insentif bagi para TPK yang bertanggung jawab atas pendistribusian MBG.
Distribusi MBG dan Peran TPK
Kemendukbangga/BKKBN mengusulkan tiga model distribusi MBG. Model pertama adalah dropping atau penempatan MBG di pos Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan distribusi oleh kader Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) atau kader pendamping. Model kedua melibatkan jasa boga dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan distribusi oleh PKB. Model ketiga melibatkan pengolahan dan distribusi makanan oleh Dapur Sehat Atasi Stunting, khusus untuk balita.
Saat ini, model pertama yang dijalankan, dengan TPK dan PKB yang bertanggung jawab atas distribusi MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, Wihaji mengakui bahwa diperlukan pengayaan dan evaluasi khusus untuk memastikan efektivitas distribusi MBG oleh TPK. Hal ini mengingat tantangan dalam mengumpulkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita setiap hari untuk menerima MBG.
Wihaji juga menekankan perlunya penguatan pengawasan agar MBG tepat sasaran. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa MBG dikonsumsi oleh kelompok sasaran, bukan anggota keluarga lainnya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting.
Tantangan dan Solusi Distribusi MBG
Salah satu tantangan utama dalam program MBG adalah memastikan distribusi yang efisien dan efektif kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Wihaji mengakui bahwa diperlukan penambahan insentif bagi TPK untuk mengatasi kendala biaya transportasi dan operasional dalam pendistribusian MBG. Hal ini penting untuk memastikan TPK dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
Selain insentif, Kemendukbangga/BKKBN juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi program MBG. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa MBG sampai kepada sasaran yang tepat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka stunting. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras dan dedikasi para TPK. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, termasuk penambahan insentif, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program MBG.
Dengan adanya penambahan insentif dan peningkatan pengawasan, diharapkan program MBG dapat lebih efektif dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, TPK, dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
