Kemenkum Kalsel Prioritaskan Program Kekayaan Intelektual 2025
Kemenkum Kalsel berkomitmen mendorong program kekayaan intelektual, termasuk percepatan Indikasi Geografis dan kerjasama dengan perguruan tinggi serta pesantren untuk melindungi karya intelektual.

Kemenkumham Kalsel gencar menjalankan program prioritas di bidang kekayaan intelektual untuk triwulan pertama tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Minggu (26/1) di Banjarmasin, seusai audiensi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu.
Audiensi tersebut membahas sejumlah program strategis. Nuryanti, didampingi timnya termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah; Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana; dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, memaparkan rencana percepatan proses Indikasi Geografis untuk Kayu Manis Loksado dan Gula Aren Tirawan.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan kesadaran dan perlindungan kekayaan intelektual bagi generasi muda. Kemenkum Kalsel berencana menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa mendaftarkan hak cipta atas karya ilmiah mereka. "Harapannya, kerja sama ini akan meningkatkan jumlah pendaftaran Hak Cipta di Kalimantan Selatan," ujar Nuryanti.
Tidak hanya itu, Kemenkum Kalsel juga menginisiasi pembangunan Kawasan Ekosistem Kekayaan Intelektual di Kampung Sasirangan. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat inovasi dan edukasi seputar kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan. Program lainnya yang tak kalah penting adalah KI Goes To Pesantren dan KI Floating Market, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu, memberikan arahan penting dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan perlunya pemerintah daerah mendaftarkan merek kolektif untuk melindungi produk lokal khas daerah. Selain itu, Razilu mendorong pesantren untuk mendaftarkan hak cipta atas mars atau hymne mereka sebagai upaya pelestarian budaya.
Razilu juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kemenkumham dan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mendorong pendaftaran kekayaan intelektual, terutama bagi perusahaan perseorangan. "Sinergi ini kunci untuk melindungi kekayaan intelektual di semua lapisan masyarakat, dari pelaku usaha hingga lembaga pendidikan," tegas Razilu.
Kesimpulannya, Kemenkum Kalsel berkomitmen penuh dalam memajukan perlindungan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan melalui berbagai program inovatif dan kolaboratif. Program-program ini diharapkan dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.