Kemensos Evaluasi Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Cegah Penyalahgunaan
Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengevaluasi seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Indonesia untuk memastikan kepatuhan standar operasional dan mencegah penyalahgunaan, menanggapi laporan pengawasan dari KPAI.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mencegah potensi penyalahgunaan.
Penguatan Pengawasan dan Standar Operasional LKS
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kemensos telah menerima laporan pengawasan dari KPAI yang menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap LKS, termasuk panti asuhan, yayasan, panti sosial, dan lembaga koordinasi di berbagai daerah. "Jadi kami menerima laporan pengawasan dari KPAI, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan LKS di daerah-daerah. Ke depan kami ingin mempertajam kerjasama yang lebih konkret dan nyata, sehingga layanan kepada pemerlu LKS bisa lebih baik," ujar Mensos di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat.
Sebagai langkah strategis, Kemensos telah merevisi Permensos Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial menjadi Permensos Nomor 5 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan memperkuat standar operasional, pengawasan, dan sanksi terhadap LKS yang beroperasi. Perubahan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan tegas dalam menjalankan operasional LKS.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kemensos akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kota, untuk melakukan evaluasi, validasi, dan verifikasi ulang terhadap semua LKS. Tujuannya adalah memastikan setiap LKS memenuhi syarat dan standar operasional yang telah ditetapkan. "Kami dorong mereka untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan memiliki standardisasi dalam mengelola lembaga kesejahteraan sosial," tambah Mensos.
Evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas. Kemensos serius dalam memastikan setiap LKS menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Proses verifikasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, hingga standar pelayanan dan perlindungan anak.
Mencegah Penyalahgunaan dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Mensos berharap evaluasi ini dapat mencegah LKS menjadi kedok bagi predator anak untuk menjalankan aksi kejahatan mereka. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan standar operasional yang jelas, diharapkan potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan LKS. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
Ke depan, Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memberikan pendampingan kepada LKS agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama yang erat antara Kemensos dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Kesimpulan
Evaluasi menyeluruh terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) oleh Kementerian Sosial merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah penyalahgunaan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan penerapan Permensos Nomor 5 Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi mereka yang membutuhkan layanan LKS.
