Kementrans dan BGN Kolaborasi Bangun Layanan Makan Bergizi di 154 Lokasi Transmigrasi
Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi membangun layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi bekerja sama membangun layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat di kawasan transmigrasi dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis.
Pembangunan layanan MBG ini akan diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap lokasi. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa BGN akan menanggung biaya pembangunan SPPG, sementara tenaga kerja akan melibatkan transmigran setempat. Bahan baku makanan akan bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang diusahakan oleh para transmigran.
"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," jelas Menteri Iftitah dalam keterangan pers di Jakarta.
Layanan Makan Bergizi Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi
Kementrans berencana membangun SPPG yang dilengkapi dengan rumah makan di setiap kawasan transmigrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan bahan mentah, tetapi juga makanan yang telah diolah dan siap saji. Hal ini diharapkan dapat mendukung program MBG dan meningkatkan asupan gizi masyarakat secara lebih efektif.
"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Menteri Iftitah. Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat transmigrasi.
Lebih lanjut, Menteri Iftitah menjelaskan, "Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang." Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif dalam pemenuhan gizi masyarakat transmigrasi.
Kerja Sama BGN dan Kementrans: Sinergi untuk Ketahanan Pangan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung gagasan Kementrans untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. BGN menargetkan pembangunan 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia. SPPG ini akan berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi makanan bergizi, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai penggerak utama.
"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," terang Kepala BGN. Kolaborasi ini menunjukan sinergi antar lembaga pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.
Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan gizi masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan keterlibatan aktif para transmigran dalam pengelolaan SPPG, diharapkan program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah transmigrasi, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada.
