KKP Selamatkan Rp1,8 Miliar dari Penindakan 10 Kapal Ikan Transhipment Ilegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp1,8 miliar setelah menindak 10 kapal ikan yang diduga melakukan praktik transhipment ilegal di Laut Arafura.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan praktik ilegal transhipment ikan di Laut Arafura, menyelamatkan kerugian negara senilai Rp1,8 miliar. Penindakan terhadap 10 kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan detail operasi tersebut pada Sabtu, 1 Januari 2024.
Operasi ini berhasil mengungkap dugaan praktik transhipment yang melibatkan 10 kapal ikan dengan KM MS 7A, kapal pengangkut yang diduga membawa hasil tangkapan ilegal tersebut. Ke-10 kapal ikan tersebut tidak memiliki dokumen kemitraan resmi dengan KM MS 7A. Saat diperiksa oleh tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, tidak ditemukan ikan di dalam 10 kapal tersebut, yang mengindikasikan bahwa ikan telah dipindahkan ke KM MS 7A.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa pihaknya telah memanggil para nakhoda dan pemilik ke-10 kapal tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, tim Pusdal Ditjen PSDKP tengah melacak keberadaan KM MS 7A melalui sistem Vessel Monitoring System (VMS) untuk mengetahui posisi terkini kapal tersebut. Pengawasan ketat ini merupakan bagian dari komitmen KKP dalam memberantas praktik ilegal di sektor perikanan Indonesia.
Penindakan Kapal Transhipment Ilegal di Laut Arafura
Sepuluh kapal ikan yang diamankan tersebut antara lain KM MJ 98 (GT 98), KM MAS (GT 82), KM HP 3 (GT 153), KM U II (GT 97), KM FN (GT 150), KM SM 8 (GT 96), KM LB (GT 58), KM SM IX (GT 97), KM MJ 8 (GT 59), dan KM BSR (GT 124). Kapal-kapal ini diduga melanggar pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Suksesnya operasi ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara tim pusat dan daerah. "Kami sudah lakukan pemanggilan terhadap nakhoda dan pemilik 10 kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan," jelas Ipunk. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen KKP dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya penguatan pengawasan terpadu dan terkoordinasi dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur di Zona III. Pengawasan ini dilakukan secara komprehensif, meliputi pengawasan di laut selama penangkapan (while fishing), dan di pelabuhan sebelum, sesudah penangkapan, dan setelah ikan didaratkan (before fishing, after fishing, and post landing).
Detail Kapal yang Ditangkap dan Dugaan Pelanggaran
Berikut detail kapal yang ditangkap dan dugaan pelanggaran yang dilakukan:
- Kapal: KM MJ 98 (GT 98), KM MAS (GT 82), KM HP 3 (GT 153), KM U II (GT 97), KM FN (GT 150), KM SM 8 (GT 96), KM LB (GT 58), KM SM IX (GT 97), KM MJ 8 (GT 59), KM BSR (GT 124)
- Dugaan Pelanggaran: Pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Penindakan tegas terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam praktik transhipment ilegal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang. KKP berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan guna melindungi sumber daya kelautan Indonesia dan kedaulatan negara.
Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar instansi dalam memberantas praktik ilegal di sektor perikanan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik transhipment ilegal dapat ditekan dan sumber daya perikanan Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan.
