KPK Periksa Pegawai Swasta, Usut Kasus Korupsi Proyek di OKU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai swasta, Mendra SB, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang telah menjerat enam tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Terbaru, KPK memanggil seorang pegawai swasta, Mendra SB, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan ini dilakukan pada Selasa, 6 Mei 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kasus ini berpusat pada dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten OKU tahun anggaran 2024-2025.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama MS," ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Identitas MS kemudian terungkap sebagai Mendra SB, seorang pegawai swasta. Pemanggilan Mendra SB sebagai saksi menunjukkan bahwa KPK tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam jaringan korupsi tersebut. Proses penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat.
Kasus ini telah menjerat enam tersangka yang ditangkap dalam OTT pada 15 Maret 2025. Keenam tersangka tersebut terdiri dari pejabat pemerintah dan pihak swasta. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah; Ketua Komisi III DPRD OKU, M. Fahrudin; Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; anggota DPRD OKU, Ferlan Juliansyah; M. Fauzi alias Pablo; dan Ahmad Sugeng Santoso dari pihak swasta. Para tersangka diduga terlibat dalam berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa yang berujung pada penyimpangan dan kerugian negara.
Penggeledahan di Lampung Tengah
Sebagai bagian dari upaya pengungkapan kasus ini, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Cipta Karya (Perkim) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada bulan April 2025. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dapat memperkuat konstruksi kasus dan mengungkap keterkaitan dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti elektronik ini akan dianalisa lebih lanjut untuk mengungkap alur transaksi, aliran dana, dan peran masing-masing tersangka dalam skema korupsi yang diduga terjadi. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional.
Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan para pelaku korupsi diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KPK berharap dengan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Mendra SB, akan semakin memperjelas gambaran kasus dan mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek di OKU.
Langkah KPK dalam memanggil pegawai swasta sebagai saksi menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut untuk mengungkap kasus korupsi secara menyeluruh. Tidak hanya pejabat publik, tetapi juga pihak swasta yang diduga terlibat akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan koruptif.
Kronologi OTT dan Tersangka
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Maret 2025 menandai awal pengungkapan kasus dugaan korupsi ini. Penangkapan enam tersangka tersebut menjadi langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Proses penyidikan yang dilakukan KPK hingga saat ini menunjukkan keseriusan dalam mengusut tuntas kasus ini.
Dengan ditetapkannya enam tersangka dan dilakukannya penggeledahan di Lampung Tengah, KPK telah menunjukkan komitmennya untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana yang terlibat dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap Mendra SB sebagai saksi diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang signifikan untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap KPK dan penegakan hukum di Indonesia.
KPK terus berupaya untuk mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam kasus ini. Proses penyidikan akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan transparan. Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, dan diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.
