KPK Pindahkan Penahanan Tersangka Korupsi PUPR Kalsel ke Polda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan empat tersangka kasus korupsi proyek di Dinas PUPR Kalsel ke Polda Kalsel setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Empat Tersangka Korupsi PUPR Kalsel Dipindahkan ke Polda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memindahkan penahanan empat tersangka kasus korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Kalsel di Banjarmasin. Pemindahan yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Minggu lalu.

Siapa Tersangka dan Apa Perannya?

Keempat tersangka yang dipindahkan adalah eks Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan; Yulianti Erlynah, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel; Agustya Febry Andrean, Kepala Balai Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kalsel sekaligus Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel; dan Ahmad, seorang pengurus Rumah Tahfiz Martapura. Mereka sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Timur.

Penahanan ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah proses pemeriksaan tahap penyidikan rampung, berkas perkara keempat tersangka dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Mengapa Dipindahkan dan Bagaimana Prosesnya?

Pemindahan penahanan ke Polda Kalsel dilakukan karena berkas pemeriksaan keempat tersangka telah dinyatakan lengkap oleh KPK. Langkah ini merupakan tahapan penting dalam proses hukum, mempersiapkan perkara untuk segera disidangkan di pengadilan Tipikor Banjarmasin. Proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik KPK kepada jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah selesai, menandai tahapan selanjutnya menuju persidangan.

Keputusan untuk memindahkan lokasi penahanan merupakan prosedur standar yang sering dilakukan KPK. Hal ini dapat mempermudah proses persidangan dan koordinasi dengan pihak berwenang setempat. Keamanan para tersangka tetap menjadi prioritas utama selama proses pemindahan dan penahanan.

Kasus Korupsi PUPR Kalsel: Dua Terdakwa Lainnya

Kasus korupsi proyek di Dinas PUPR Kalsel ini melibatkan lebih dari empat tersangka. Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi, dua kontraktor yang terlibat, telah lebih dulu disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Pada sidang terakhir yang digelar Kamis, 13 Februari, JPU KPK menuntut keduanya hukuman pidana penjara 3 tahun 5 bulan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan penegak hukum karena melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak. KPK berkomitmen untuk terus memberantas korupsi di Indonesia.

Kesimpulan

Pemindahan penahanan empat tersangka kasus korupsi PUPR Kalsel ke Polda Kalsel menandai babak baru dalam proses hukum. Dengan berkas perkara yang lengkap, persidangan akan segera dimulai, dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.