KPK Tegas: Gugatan Praperadilan Bukan Alasan Hasto Kristiyanto Mangkir
KPK menolak alasan gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto untuk menghindari panggilan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan akan melayangkan panggilan kedua.
Jakarta, 17 Februari 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ketidakhadiran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tidak dapat dibenarkan. Alasan yang diajukan, yaitu gugatan praperadilan, dinilai tidak wajar dan tidak bisa diterima oleh penyidik KPK.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa proses praperadilan berjalan paralel dengan proses penyidikan. Oleh karena itu, gugatan praperadilan bukanlah alasan yang sah untuk menghindari panggilan penyidik. Hal ini berlaku di KPK, kepolisian, maupun kejaksaan. "Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," tegas Tessa di Gedung Merah Putih KPK.
Panggilan Kedua untuk Hasto Kristiyanto
Karena alasan ketidakhadiran Hasto Kristiyanto dianggap tidak valid, KPK akan melayangkan surat panggilan kedua. Penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka pada Senin pagi, namun kuasa hukumnya mengajukan penundaan dengan alasan gugatan praperadilan baru. "Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik," tambah Tessa.
Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, membenarkan telah menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Ronny menjelaskan permohonan tersebut diajukan karena Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK.
Gugatan Praperadilan Sebelumnya Ditolak
Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan Hasto. Hakim tunggal, Djuyamto, menyatakan permohonan praperadilan Hasto "kabur atau tidak jelas" dan tidak dapat diterima. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada Hasto, meskipun nilainya nihil.
Kasus Dugaan Korupsi dan Obstruction of Justice
Sebagai pengingat, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam dua kasus berbeda. Pertama, kasus dugaan korupsi terkait pengaturan agar Harun Masiku menjadi calon anggota DPR RI terpilih. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I," jelas Setyo.
Kedua, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. KPK menilai tindakan Hasto menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
Kesimpulan
Sikap tegas KPK dalam menangani kasus ini menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan hukum. Penolakan alasan gugatan praperadilan dan rencana panggilan kedua terhadap Hasto Kristiyanto semakin memperjelas keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan berharap proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan.
