Hasto Kristiyanto Ajukan Penundaan Pemeriksaan KPK, Gugat Praperadilan

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali mengajukan gugatan praperadilan dan meminta penundaan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di KPK.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan setelah mengajukan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengkonfirmasi hal ini pada Senin pagi, dengan menyatakan bahwa surat permohonan penundaan telah disampaikan ke KPK.

Alasan Penundaan dan Gugatan Praperadilan

Penundaan pemeriksaan ini berkaitan erat dengan pengajuan gugatan praperadilan yang baru saja diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ronny menjelaskan bahwa gugatan ini merupakan tindak lanjut dari putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah atau tidaknya status tersangka Hasto. Kali ini, dua gugatan praperadilan diajukan, masing-masing menyasar dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang berbeda yang dikeluarkan KPK terhadap Hasto. Langkah ini diambil sebagai respons atas putusan hakim pada 13 Februari 2025.

KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto pada Senin pagi sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan hal tersebut. Pemeriksaan direncanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, dengan adanya permohonan penundaan, belum diketahui kepastian waktu pemeriksaan selanjutnya.

Putusan Praperadilan Sebelumnya

Pada 13 Februari 2025, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan Hasto. Hakim mengabulkan eksepsi dari KPK, menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Putusan ini menjadi dasar bagi Hasto untuk mengajukan gugatan praperadilan baru.

Kasus Dugaan Korupsi dan Obstruction of Justice

Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam dua kasus berbeda. Pertama, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, dimana Hasto diduga mengatur dan mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU. Kedua, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan keterlibatan Hasto dalam mengatur aliran dana suap untuk Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI.

Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah. Jumlah suap yang diduga diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Kasus ini terus bergulir dan perkembangannya akan terus dipantau publik.

Langkah Hukum Selanjutnya

Dengan diajukannya kembali gugatan praperadilan, proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto akan memasuki babak baru. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini, termasuk putusan pengadilan atas gugatan praperadilan yang diajukan dan bagaimana KPK akan merespon permohonan penundaan pemeriksaan. Kejelasan atas kasus ini sangat penting bagi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.