Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan Kedua: Upaya Hukum atas Status Tersangka Korupsi
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, kembali mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, setelah gugatan sebelumnya ditolak.
Tim hukum Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, kembali mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025. Gugatan ini terkait penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Hal ini disampaikan oleh Ronny Talapessy, salah satu tim hukum Hasto, di Jakarta.
Pengajuan praperadilan ini merupakan upaya hukum lanjutan setelah gugatan praperadilan sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2025. Ronny menjelaskan bahwa praperadilan sebelumnya dinilai belum menyentuh inti perkara, sehingga tim hukum optimistis dengan gugatan terbaru ini. Mereka berharap praperadilan kali ini dapat menguji secara mendalam rasionalitas hukum dan argumentasi yang mendasari penetapan tersangka Hasto.
"Keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami, mengajukan kembali dua gugatan praperadilan," ujar Ronny Talapessy. Tim hukum Hasto berharap proses praperadilan ini berjalan sederhana, cepat, dan murah, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk KPK dan Hasto Kristiyanto sendiri. Mereka mempertanyakan apakah penetapan tersangka tersebut didasarkan pada rasionalitas hukum yang logis atau hanya sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik.
Sidang Praperadilan dan Dua Gugatan
Sidang praperadilan pertama dijadwalkan pada Senin, 3 Maret 2025, dengan agenda pemanggilan para pihak. Hal ini dikonfirmasi oleh Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto. Kedua gugatan praperadilan tersebut masing-masing menyasar dua sangkaan berbeda terhadap Hasto.
Gugatan pertama terkait status suap, yang disangkakan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara gugatan kedua terkait kasus perintangan penyidikan, yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ronny Talapessy menegaskan bahwa pengajuan gugatan praperadilan ini sesuai dengan Pasal 79 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan. Tim hukum Hasto berharap melalui praperadilan ini, dapat terungkap secara jelas dan transparan dasar hukum penetapan tersangka terhadap kliennya.
"Penetapan tersangka apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," tegas Ronny.
Latar Belakang Penetapan Tersangka
Sebagai informasi tambahan, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024, bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain kasus dugaan suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan.
Dengan pengajuan praperadilan ini, Hasto Kristiyanto berupaya untuk membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan mencari keadilan hukum. Proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib Hasto dalam kasus ini.
Proses praperadilan ini akan menjadi sorotan publik, terutama mengingat posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Publik menantikan hasil dari proses hukum yang sedang berjalan ini dan berharap agar terungkap kebenaran atas semua tuduhan yang dialamatkan kepada Hasto Kristiyanto.
