Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Diminta Hadir 14 Maret
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait perintangan penyidikan KPK hingga 14 Maret, dengan panggilan terakhir untuk KPK.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang yang dijadwalkan pada Senin, 3 Maret 2025, ditunda hingga Jumat, 14 Maret 2025. Penundaan ini diputuskan oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu guna memastikan kelancaran proses persidangan.
Hakim Rio Barten Pasaribu menekankan bahwa panggilan pada 14 Maret mendatang merupakan panggilan terakhir bagi KPK. Jika KPK kembali tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan. "Maka sidang ini ditunda sampai dengan Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio dalam persidangan. Keputusan penundaan ini telah mempertimbangkan berbagai faktor yang dinilai penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan.
Sidang praperadilan ini sendiri bernomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, dan bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024. Kasus ini terkait dengan rangkaian kasus Harun Masiku, dimana Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024.
Kronologi Penundaan dan Dugaan Perintangan Penyidikan
Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Djuyamto di PN Jaksel menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan terkait status tersangka Hasto Kristiyanto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Namun, sidang Senin ini kembali ditunda karena ketidakhadiran KPK yang beralasan masih melakukan koordinasi dan mempersiapkan materi persidangan.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Dengan demikian, penundaan sidang praperadilan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan KPK dalam menghadapi proses hukum. Panggilan terakhir yang diberikan oleh Hakim Rio Barten Pasaribu menunjukkan keseriusan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini secara tepat waktu dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Publik pun menunggu perkembangan selanjutnya dan berharap agar sidang praperadilan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil.
Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting di partai politik. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat diharapkan dalam kasus ini, agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Pertimbangan Hakim dan Harapan Ke Depan
Hakim tunggal, Rio Barten Pasaribu, telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan penundaan sidang. Keputusan ini diambil untuk memastikan semua pihak, termasuk KPK, siap menghadapi persidangan dengan bukti dan argumen yang lengkap. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan.
Dengan ditetapkannya tanggal 14 Maret sebagai batas akhir kehadiran KPK, diharapkan KPK dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Ketidakhadiran KPK yang berulang kali dapat berdampak negatif terhadap proses hukum dan dapat menimbulkan persepsi negatif di mata publik. Oleh karena itu, kehadiran KPK pada tanggal yang telah ditentukan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses peradilan berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Publik menantikan hasil dari sidang praperadilan ini. Putusan hakim akan menentukan kelanjutan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dan akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
