KPK Tunda Penahanan Hasto Kristiyanto, Tunggu Kelengkapan Persyaratan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap Harun Masiku, menunggu kelengkapan persyaratan formal dan material.

Jakarta, 15 Februari 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, masih menunggu kelengkapan persyaratan. Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dikonfirmasi Sabtu lalu. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum masih berlanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Proses Hukum dan Penundaan Penahanan

Tessa menjelaskan bahwa proses penahanan memiliki syarat formal dan material. Penyidik KPK memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah penahanan perlu dilakukan segera atau menunggu kelengkapan dokumen dan informasi lainnya. Proses ini memastikan semua aspek hukum terpenuhi sebelum langkah penahanan diambil. Menunggu tersangka melengkapi dokumen atau informasi yang dibutuhkan merupakan salah satu contoh pertimbangan yang mungkin dilakukan penyidik.

Penyidik KPK berencana memeriksa Hasto pada pekan depan. Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan, KPK memastikan pemeriksaan akan dilakukan. Belum ada konfirmasi resmi apakah Hasto akan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam konteks kasus ini. Transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum tetap diutamakan dalam proses hukum ini.

Praperadilan dan Status Tersangka

Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto terkait penetapan status tersangka. Hakim tunggal, Djuyamto, menyatakan permohonan praperadilan tersebut kabur dan tidak jelas, sehingga tidak dapat diterima. Keputusan ini memperkuat langkah KPK dalam melanjutkan proses hukum terhadap Hasto.

Kronologi Penetapan Tersangka

Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan keterlibatan Hasto dalam mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan. Tujuannya adalah untuk meloloskan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Total suap yang diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019. Uang suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto masih berlanjut. Meskipun KPK menunda penahanan sementara, proses investigasi dan pemeriksaan tetap berjalan. Penundaan ini semata-mata untuk memastikan kelengkapan persyaratan formal dan material sebelum penahanan dilakukan. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab.