KPPN Manokwari Salurkan THR 2025 Sebesar Rp89,6 Miliar untuk ASN dan TNI-Polri
KPPN Manokwari telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 senilai Rp89,6 miliar kepada 11.408 ASN, TNI, dan Polri di Papua Barat, meliputi gaji, tunjangan kinerja, serta THR untuk PPPK dan PPNPN.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Penyaluran THR yang mencapai total Rp89,6 miliar ini mencakup berbagai komponen dan melibatkan ribuan penerima di lima kabupaten di Papua Barat. Pembayaran dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Proses pengajuan dan pencairan dilakukan secara digital melalui aplikasi, dengan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai persyaratan utama.
Penyaluran THR ini meliputi empat komponen utama. Komponen terbesar adalah THR gaji yang mencapai Rp51,6 miliar, diikuti oleh tunjangan kinerja sebesar Rp29 miliar. Selain itu, terdapat juga THR untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebesar Rp7,7 miliar dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi vertikal sekitar Rp1,2 miliar. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Manokwari, Arian Dwi Purwanto, menyatakan bahwa seluruh satuan kerja pemerintah pusat di wilayah kerja KPPN Manokwari telah mengajukan pembayaran THR.
Total penerima THR mencapai 11.408 orang, terdiri dari ASN, TNI, dan Polri. Rinciannya, terdapat 5.600 penerima THR gaji, 3.728 penerima tunjangan kinerja, 352 pegawai PPPK, dan 1.728 pegawai PPNPN. Data ini berasal dari 207 satuan kerja pemerintah pusat yang tersebar di lima kabupaten di Papua Barat, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Pembayaran THR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari raya.
Rincian Penyaluran THR di Papua Barat
Proses penyaluran THR di KPPN Manokwari dilakukan secara tertib dan transparan. Semua satuan kerja mengajukan permohonan pembayaran melalui aplikasi online, dengan melampirkan SPM sebagai syarat utama. Hal ini menunjukkan komitmen KPPN Manokwari dalam menerapkan sistem digitalisasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem ini juga membantu mempercepat proses pencairan THR sehingga penerima dapat segera menikmati manfaatnya.
Pembagian THR ini berdasarkan data yang valid dari 207 satuan kerja di lima kabupaten di Papua Barat. Keakuratan data menjadi kunci keberhasilan penyaluran THR yang tepat sasaran dan merata. KPPN Manokwari memastikan setiap penerima mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan total anggaran yang cukup besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini.
Keberhasilan penyaluran THR ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antara KPPN Manokwari dengan berbagai satuan kerja di wilayah kerjanya. Kerjasama yang solid ini memastikan proses penyaluran THR berjalan lancar dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para penerima THR dalam menghadapi hari raya.
Mekanisme dan Persyaratan Pencairan THR
Mekanisme pembayaran THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Kedua peraturan ini mengatur secara detail mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri. KPPN Manokwari senantiasa memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan proses penyaluran THR.
Salah satu persyaratan penting dalam pengajuan pembayaran THR adalah Surat Perintah Membayar (SPM). SPM merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pembayaran THR. Dengan adanya SPM, KPPN Manokwari dapat memverifikasi dan memastikan keabsahan setiap permohonan pembayaran THR dari satuan kerja. Proses pengajuan dan verifikasi dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.
Proses digitalisasi dalam pengajuan dan pencairan THR ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau dengan mudah. Hal ini membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penyaluran THR tepat sasaran.
Penyaluran THR tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi ASN, TNI, dan Polri di Papua Barat. THR ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. KPPN Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan penyaluran THR berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
