KPPN Manokwari telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 senilai Rp89,6 miliar kepada 11.408 ASN, TNI, dan Polri di Papua Barat, meliputi gaji, tunjangan kinerja, serta THR untuk PPPK dan PPNPN.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan perbedaan bonus hari raya (BHR) dan THR, serta mengimbau perusahaan angkutan online memberikan bonus signifikan kepada pengemudi dan kurir.

Kemnaker menerima 1.725 aduan terkait THR, sebagian besar karena pembayaran belum dilakukan atau jumlahnya tidak sesuai; sanksi tegas akan diberikan pada perusahaan yang melanggar.

Disnakertrans Kepri terima 44 laporan terkait pembayaran THR menjelang Lebaran 2025, sebagian besar kasus pekerja belum menerima pembayaran dari perusahaan.

Disnakertrans DIY menegaskan parsel lebaran bukan pengganti THR; perusahaan wajib membayar THR tunai sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2016, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melaporkan peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran THR, ditandai dengan penurunan signifikan aduan di posko pengaduan.

Disnakertrans Banten menerima 34 aduan terkait keterlambatan THR menjelang Lebaran, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi daerah dengan aduan terbanyak.

Pemkab Manokwari telah menggelontorkan Rp25 miliar untuk pembayaran THR kepada lebih dari 4.000 ASN, meliputi PNS dan PPPK, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Disnaker Kulon Progo telah menerima dua aduan terkait pembayaran THR Idul Fitri 1446 H; satu kasus telah diselesaikan, satu lagi dilaporkan ke Disnakertrans DIY karena pembayaran di luar batas waktu.

Disnakertrans DIY menerima 75 pengaduan terkait pembayaran THR menjelang Lebaran 2025, dengan pelanggaran terbanyak berupa pembayaran tidak sesuai ketentuan.

Ribuan guru di Gorontalo Utara mengancam demo besar-besaran jika Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2025 yang belum dibayarkan tak segera dicairkan pada Senin (24/3).

Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Papua, menyatakan belum menerima laporan terkait permasalahan pembayaran THR Idul Fitri 1446 H/2025 M, meskipun pengawasan dan monitoring terus dilakukan.

Disnakertrans Kalsel dirikan posko pengaduan THR keagamaan Idul Fitri 2025 untuk memastikan pembayaran THR pekerja sesuai aturan dan mencegah potensi permasalahan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp24,3 miliar kepada 5.330 ASN dan 25 anggota DPRK menjelang perayaan Idul Fitri.

Disnakertrans Rejang Lebong mendirikan posko pengaduan untuk memastikan pembayaran THR keagamaan pekerja sesuai aturan dan terhubung langsung dengan Kemenaker RI.

Anggota DPRD Kalteng meminta masyarakat segera melapor jika perusahaan, khususnya PBS di sektor perkebunan sawit, tak membayarkan THR, agar hak karyawan terpenuhi dan Ramadhan dapat dijalani dengan sukacita.

Bupati Bone Bolango memastikan pencairan THR ASN, termasuk gaji, tunjangan, dan TPP, senilai Rp23 miliar untuk 4.127 ASN, mulai hari ini.

Wakil Ketua DPR RI ingatkan perusahaan segera bayarkan THR pekerja sebelum Lebaran 2025, seiring kebijakan pemerintah memberikan berbagai insentif mudik.

Disnakerkopukm Belitung Timur membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai aturan yang berlaku menjelang Idul Fitri 1446 H.

Kemenkeu salurkan THR senilai Rp99,27 miliar kepada 24.192 ASN dan PPPK pusat di Bengkulu, mendekati 95 persen penyaluran.