Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

THR di Mukomuko: Belum Ada Pengaduan, Pekerja Diduga Sudah Terima Haknya
THR di Mukomuko: Belum Ada Pengaduan, Pekerja Diduga Sudah Terima Haknya

Dinas Tenaga Kerja Mukomuko laporkan belum ada pengaduan terkait THR Idul Fitri 1446 H, mengindikasikan sebagian besar pekerja telah menerima haknya.

THR Karyawan Hotel Jaksel Aman, Disnakertransgi DKI Pastikan Pembayaran Sesuai Aturan
THR Karyawan Hotel Jaksel Aman, Disnakertransgi DKI Pastikan Pembayaran Sesuai Aturan

Disnakertransgi DKI Jakarta memastikan seluruh karyawan hotel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai aturan yang berlaku sebelum Lebaran 2025.

THR 2025 di Mataram: Nol Pengaduan, Disnaker Sebut Pembayaran Lancar
THR 2025 di Mataram: Nol Pengaduan, Disnaker Sebut Pembayaran Lancar

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram melaporkan nihilnya pengaduan terkait pembayaran THR 2025, mengindikasikan pembayaran THR berjalan lancar sesuai regulasi.

Disnaker Baubau Pastikan THR Pekerja di Bayar Sesuai Ketentuan
Disnaker Baubau Pastikan THR Pekerja di Bayar Sesuai Ketentuan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Baubau memastikan seluruh perusahaan membayarkan THR sesuai ketentuan, dengan menyiapkan posko pengaduan untuk memfasilitasi mediasi jika terjadi permasalahan.

Disnaker Biak Pastikan Belum Ada Laporan Masalah THR Jelang Lebaran 2025
Disnaker Biak Pastikan Belum Ada Laporan Masalah THR Jelang Lebaran 2025

Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Papua, menyatakan belum menerima laporan terkait permasalahan pembayaran THR Idul Fitri 1446 H/2025 M, meskipun pengawasan dan monitoring terus dilakukan.

Disnaker Lampung Buka Posko Pengaduan THR Jelang Idul Fitri 2025
Disnaker Lampung Buka Posko Pengaduan THR Jelang Idul Fitri 2025

Disnaker Lampung membuka posko pengaduan THR untuk membantu pekerja yang belum menerima haknya menjelang Idul Fitri 2025, dengan layanan daring dan langsung.

Disnaker KUKM Kota Madiun Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2025
Disnaker KUKM Kota Madiun Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2025

Disnaker KUKM Kota Madiun membuka posko pengaduan THR Lebaran 2025 untuk memfasilitasi permasalahan pencairan THR dan BHR bagi pekerja di Kota Madiun, Jawa Timur.

Disnaker Lebak Pastikan THR Idul Fitri 2025 Wajib Dibayar Perusahaan, Ancam Sanksi Berat!
Disnaker Lebak Pastikan THR Idul Fitri 2025 Wajib Dibayar Perusahaan, Ancam Sanksi Berat!

Disnaker Lebak menegaskan kewajiban pembayaran THR Idul Fitri 2025 bagi perusahaan di Kabupaten Lebak paling lambat H-7 Lebaran, dengan ancaman sanksi berat bagi yang melanggar.

Pemkot Bengkulu Perketat Pengawasan Pembayaran THR Perusahaan Jelang Lebaran
Pemkot Bengkulu Perketat Pengawasan Pembayaran THR Perusahaan Jelang Lebaran

Pemerintah Kota Bengkulu mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan bukti pembayaran THR kepada karyawan untuk memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1446 H.

Posko Pengaduan THR Dibuka Dinperinaker Temanggung, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi!
Posko Pengaduan THR Dibuka Dinperinaker Temanggung, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi!

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Temanggung membuka posko pengaduan THR untuk memastikan seluruh pekerja di Temanggung menerima THR sesuai peraturan pemerintah.

DPR RI Puji Kesiapan Pemprov Kepri Salurkan THR, Sorot Nasib Pekerja Informal
DPR RI Puji Kesiapan Pemprov Kepri Salurkan THR, Sorot Nasib Pekerja Informal

Komisi IX DPR RI memuji kesiapan Pemprov Kepri dalam penyaluran THR, namun menyoroti nasib pekerja magang, PKL, honorer, dan pekerja online yang belum jelas statusnya.

Pengaduan THR di Tangerang Menurun Signifikan, Disnaker Buka Posko Hingga Maret 2025
Pengaduan THR di Tangerang Menurun Signifikan, Disnaker Buka Posko Hingga Maret 2025

Jumlah pengaduan terkait pembayaran THR di Kota Tangerang turun drastis di tahun 2024, namun Disnaker tetap membuka posko pengaduan hingga Maret 2025 untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya.