KPU Pasaman Barat Segera Tetapkan Yulianto-M Ihpan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pilkada Pasaman Barat, KPU segera tetapkan Yulianto-M Ihpan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam waktu tiga hari.
Simpang Empat, 24 Februari 2024 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akan segera menetapkan Yulianto dan M. Ihpan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penetapan ini menyusul ditolaknya permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Daliyus dan Heri Miheldi, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin. Keputusan MK ini mengakhiri proses hukum sengketa Pilkada Pasaman Barat dan membuka jalan bagi pelantikan pasangan Yulianto-M Ihpan.
Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, menjelaskan bahwa berdasarkan amar putusan MK, KPU diberikan waktu maksimal tiga hari untuk melakukan penetapan. Saat ini, KPU Pasaman Barat tengah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumbar dan KPU RI untuk memastikan kelancaran proses penetapan tersebut. Pihaknya memastikan penetapan akan dilakukan dalam waktu tiga hari ke depan di Pasaman Barat.
Seluruh pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada 2024 akan diundang untuk menghadiri pleno penetapan. Alfi Syahrin juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 hingga proses putusan di MK. Hal senada disampaikan oleh Bupati Pasaman Barat terpilih, Yulianto, yang didampingi Wakil Bupati terpilih, M. Ihpan. Keduanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan.
Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh pasangan Daliyus dan Heri Miheldi. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Salah satu dalil yang ditolak adalah mengenai ketidakprofesionalan KPU Pasaman Barat yang mengakibatkan data daftar pemilih tetap (DPT) tidak akurat.
MK berpendapat bahwa persoalan pemutakhiran DPT seharusnya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang terdaftar sesuai domisili, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) seharusnya dapat mencegah hal tersebut.
Dalil permohonan mengenai KPU Pasaman Barat yang menyusun DPT jauh dari domisili masyarakat, serta dalil mengenai tak terdistribusi dengan baiknya undangan atau formulir C pemberitahuan kepada pemilih, juga ditolak oleh MK. MK berkeyakinan bahwa KPU Pasaman Barat telah melakukan sosialisasi dan proses pendistribusian formulir C pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Dengan ditolaknya seluruh gugatan di MK, jalan bagi penetapan Yulianto-M Ihpan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terbuka lebar. Proses penetapan akan dilakukan dalam waktu dekat oleh KPU Pasaman Barat, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh MK. Penetapan ini diharapkan dapat segera menuntaskan proses Pilkada 2024 di Pasaman Barat dan memungkinkan pemerintahan daerah untuk berjalan efektif dan efisien.
Yulianto dan M. Ihpan, dalam keterangannya, mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk bersama-sama membangun daerah menuju kemajuan. Mereka berharap dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan membawa Pasaman Barat menuju masa depan yang lebih cerah. Proses selanjutnya adalah pelantikan yang akan segera dijadwalkan setelah penetapan resmi oleh KPU Pasaman Barat.
Penetapan ini juga menandai berakhirnya proses panjang Pilkada Pasaman Barat 2024. Semoga dengan telah ditetapkannya pemimpin baru, Pasaman Barat dapat terus berkembang dan maju.
