Kuningan Jadi Percontohan Pengentasan Kemiskinan: Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpilih sebagai lokasi percontohan program pengentasan kemiskinan oleh BP Taskin RI, dengan fokus pada peningkatan sektor pertanian dan pemberdayaan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ditunjuk sebagai lokasi percontohan program pengentasan kemiskinan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI). Penunjukan ini diumumkan pada 23 April 2024, dan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi kemiskinan yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut. Program ini menargetkan penurunan angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyambut baik program ini. Beliau menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kuningan memang telah menurun dari 12,78 persen pada tahun 2022 menjadi 11,88 persen pada tahun 2024. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat (7,46 persen) dan nasional (8,57 persen). Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kuningan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kuningan adalah tingginya angka pengangguran. Sekitar 69,26 persen penduduk miskin merupakan kelompok yang belum bekerja. Kelompok lainnya terdiri dari buruh harian lepas, pedagang kecil, pegawai swasta, dan petani. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah saja. "Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Tidak cukup jika hanya pemerintah daerah yang bergerak sendiri," ujar Bupati Dian.

Fokus Program di Kecamatan Cimahi dan Pemanfaatan Potensi Pertanian

Salah satu wilayah fokus program percontohan ini adalah Kecamatan Cimahi, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan didominasi oleh kelompok belum bekerja, pedagang kecil, dan petani. BP Taskin RI telah melakukan kunjungan ke Kuningan pada 21 April 2024 untuk memulai implementasi program ini. Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, melihat potensi besar di sektor pertanian Kuningan yang dapat dikembangkan menjadi industri berbasis kerakyatan.

Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan UMKM dan industri rumah tangga. Kuningan, dengan karakteristik agrarisnya, memiliki potensi untuk meningkatkan kelas perekonomiannya melalui industri pertanian rakyat. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, BP Taskin RI memperkenalkan inovasi pemanfaatan drone pertanian untuk penyemprotan pupuk dan insektisida. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, sehingga berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani. "Ini bagian dari strategi agar petani kita menjadi lebih mandiri dan efisien," jelas Budiman Sudjatmiko.

Kolaborasi dan Inovasi: Kunci Sukses Program

Program percontohan pengentasan kemiskinan di Kuningan ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara terpadu. Kolaborasi multipihak, inovasi teknologi, dan fokus pada pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengadopsi teknologi modern, diharapkan program ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Penguatan UMKM dan industri rumah tangga juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kuningan.

Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi implementasi program serupa di daerah lain. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi, dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.