LHKPN Kabinet Merah Putih: 81% Pejabat Sudah Lapor
Per 17 Januari 2025, 81% anggota Kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN mereka kepada KPK, menunjukkan komitmen transparansi dan pencegahan korupsi.
Hingga 17 Januari 2025, sebanyak 81% anggota Kabinet Merah Putih telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konfirmasi pada Jumat lalu. Angka ini didapat dari 101 pejabat yang telah melaporkan LHKPN dari total 124 wajib lapor.
Rinciannya, dari 52 menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, 46 orang telah melaporkan LHKPN. Sementara itu, dari 57 wakil menteri dan wakil kepala lembaga, 46 juga telah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Terakhir, dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, atau staf khusus, sembilan orang telah menyerahkan LHKPN.
KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan instansi terkait untuk mengingatkan pejabat yang belum melaporkan LHKPN agar segera melakukannya sebelum batas waktu 21 Januari 2025. Bagi yang mengalami kendala dalam pelaporan, KPK membuka kesempatan pendampingan dan bantuan pengisian LHKPN.
Setelah diterima, LHKPN akan diverifikasi secara administratif oleh KPK dan dipublikasikan di e-lhkpn.kpk.go.id. Hal ini sejalan dengan komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengawasi harta kekayaan para pejabat publik.
Sistem pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan keterbukaan informasi ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi aset pejabat negara menjadi kunci penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bersih.
Keberhasilan pelaporan LHKPN ini menunjukan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Tingginya persentase pelaporan juga menunjukkan kesadaran para pejabat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. KPK terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN agar upaya pencegahan korupsi dapat semakin optimal.
Ke depan, diharapkan seluruh pejabat publik dapat patuh terhadap kewajiban pelaporan LHKPN. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan negara yang bersih dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau LHKPN juga sangat diperlukan guna mendukung upaya pencegahan korupsi.