LMA Papua Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Bantah Isu Genosida

Staf Khusus Menhan tegaskan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah isu negatif dan memastikan program berjalan lancar.

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Letkol Tituler Lenis Kogoya, menyatakan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Papua akan dilibatkan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengumuman ini disampaikan usai kunjungan ke SD YPK Sion di Nabire, Papua Tengah, Selasa (11/3).

Pernyataan ini menjawab kekhawatiran dan isu miring yang beredar di masyarakat. LMA tidak akan mengambil alih pelaksanaan MBG, melainkan berperan sebagai pengawas. Pelaksanaan program tetap berada di tangan sekolah-sekolah, dengan melibatkan masyarakat lokal Papua dalam proses memasak dan penyajian makanan. "Jadi lembaga adat bukan ambil alih, tetapi menjadi pengawas, yang melaksanakan tetap sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih, masaknya semua dari mereka juga, mama-mama yang menyiapkan masakan itu," jelas Letkol Lenis Kogoya.

Keterlibatan masyarakat lokal Papua dalam program MBG ini sangat penting. Tidak hanya dalam hal penyiapan makanan, tetapi juga dalam pengawasan keamanan agar program berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Satuan Tugas Pemuda Adat pun akan dilatih untuk berkontribusi dalam proses memasak dan penyajian makanan.

Pengawasan LMA dan Bantahan Isu Genosida

Letkol Lenis Kogoya menegaskan bahwa peran LMA difokuskan pada pengawasan keamanan, memastikan program MBG berjalan tanpa hambatan. Sementara itu, proses memasak dan penyajian makanan sepenuhnya akan dilakukan oleh masyarakat lokal Papua. "Anak-anak Papua ini baik perempuan, laki-laki, dilatih, dibina mereka yang masak, baru yang melayani itu tidak bisa kan kita sendiri, jadi kalau lembaga adat, itu mengawasi, berkiprah untuk keamanan, tetapi semuanya masyarakat Papua yang masak sendiri," tegasnya.

Ia juga membantah tegas isu yang beredar tentang program MBG yang disebut mengandung racun atau sebagai alat genosida. "Jadi tidak boleh ada isu-isu yang menyatakan bahwa ini genosida lah, kita harus menyebarkan isu-isu yang membangun, ini untuk kemajuan generasi masa depan kita, terutama anak-anak Papua," ujarnya. Letkol Lenis Kogoya menghimbau masyarakat untuk mengabaikan isu-isu tersebut dan fokus pada dampak positif program MBG bagi anak-anak Papua.

Lebih lanjut, Letkol Lenis Kogoya menjelaskan bahwa program MBG akan dijalankan beriringan dengan program pendidikan gratis. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk mendata warga yang berhak mendapatkan beasiswa atau pendidikan gratis. "Pendidikan itu juga gratis ya, jadi semua gratis, dan dengan cara begini, saya kembalikan kepada gubernurnya, bupati masing-masing harus didata baik-baik, di situ kita lihat keluarga yang mampu dan yang tidak mampu, yang tidak mampu diberikan biaya yang gratis, tinggal kebijakan dari gubernur, kalau memang mampu gubernur mampu kasih gratis," jelasnya.

Langkah Antisipasi Isu Negatif

Sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran isu negatif, Letkol Lenis Kogoya memberikan arahan tegas. Apabila ada oknum yang menyebarkan informasi palsu tentang MBG, seperti isu racun atau genosida, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada LMA atau kantor wilayah terkait. "Tidak ada yang mengatakan makanan ini racun, genosida, tidak ada isu itu, kalau ada isu itu, laporkan ke LMA, laporkan ke kantor wilayah, tangkap dia," tegasnya.

Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak di Papua. Dengan melibatkan LMA dalam pengawasan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan terbebas dari isu-isu negatif yang dapat mengganggu kelancaran program. Keterlibatan masyarakat lokal juga memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua.

Kesimpulannya, pemerintah berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan transparan, dengan melibatkan LMA sebagai pengawas dan masyarakat lokal sebagai pelaksana. Hal ini sebagai upaya untuk menepis isu-isu negatif dan memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh anak-anak Papua.