Stafsus Menhan Bantah Isu MBG Berisi Racun dan Genosida di Papua

Stafsus Menhan Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mengandung racun dan bertujuan genosida, serta mengajak kepala sekolah menindak tegas oknum yang mengajak anak-anak demo menolak program tersebut.

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan), Lenis Kogoya, dengan tegas membantah isu yang beredar di masyarakat Papua mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu tersebut menyebutkan bahwa MBG mengandung racun dan merupakan bagian dari rencana genosida. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Lenis Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu, 12 Maret 2024.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," tegas Lenis Kogoya. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan kelompok rentan di Papua.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap isu yang beredar luas di media sosial dan sejumlah pemberitaan. Pemerintah berupaya meluruskan kesalahpahaman dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Papua terkait program MBG.

Bantahan Terhadap Isu Racun dan Genosida

Lenis Kogoya dengan tegas menyatakan bahwa isu MBG mengandung racun dan bertujuan genosida sama sekali tidak benar. Ia menekankan pentingnya gizi baik bagi anak-anak sebagai kunci pembangunan masyarakat yang sehat. "Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Lenis Kogoya mengimbau para kepala sekolah untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang mengajak anak-anak didik mereka berdemonstrasi menolak program MBG. "Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan agar proses belajar mengajar anak-anak tidak terganggu oleh isu-isu yang tidak berdasar dan demonstrasi yang melibatkan anak-anak.

Sosialisasi MBG dan Tahapan Pelaksanaan

Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, juga menekankan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu-isu yang telah beredar dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang program tersebut. Ia menjelaskan bahwa pendistribusian MBG di Jayapura akan dilakukan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," tutur Ramses Limbong.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program MBG dengan melakukan sosialisasi secara intensif dan bertahap kepada masyarakat.

Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saat ini, terdapat empat titik yang telah siap untuk digunakan sebagai lokasi SPPG. "Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," jelas Ramses Limbong.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyediakan 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua. Sebaran SPPI tersebut meliputi satu orang di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Keberadaan SPPI ini diharapkan dapat menunjang kelancaran program MBG di Papua.

Dengan adanya penjelasan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, diharapkan isu-isu negatif terkait MBG dapat diluruskan dan program ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.