Lombok Timur Siapkan Pemerintahan Transisi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintahan transisi Lombok Timur berhasil tingkatkan PAD, turunkan angka kemiskinan dan stunting, serta siapkan fondasi pembangunan berkelanjutan bagi kepemimpinan definitif.
Lombok Timur gencar mempersiapkan pemerintahan transisi sebagai langkah strategis untuk menjamin kelanjutan pembangunan daerah. Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, menjelaskan bahwa pemerintahan transisi ini akan menjadi pedoman bagi pemimpin definitif mendatang. Hal ini disampaikannya Sabtu lalu di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Pemerintahan transisi di Lombok Timur memiliki peran krusial dalam memastikan transisi yang lancar dari sistem pemerintahan lama ke sistem yang baru. Tugas-tugasnya meliputi menjaga stabilitas politik dan keamanan, melakukan reformasi kelembagaan, serta mengelola transisi ekonomi secara efektif. Menariknya, pemerintah transisi juga berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi sebelumnya demi terciptanya situasi kondusif.
Salah satu keberhasilan signifikan pemerintahan transisi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD mencapai Rp487,740 miliar, atau setara dengan 80,47 persen dari target. Keberhasilan ini didukung oleh elektronifikasi pajak daerah yang semakin efektif.
Tidak hanya peningkatan PAD, pemerintahan transisi juga menorehkan prestasi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 5,25 persen (2023) menjadi 3,21 persen (2024). Sementara itu, angka stunting turun dari 32 persen (sebelumnya) menjadi 27 persen di tahun 2024, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Berbagai program telah dijalankan untuk mencapai hasil tersebut. Salah satu contohnya adalah peningkatan akses air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan. Selain itu, sebanyak 17 ribu petani tembakau juga mendapatkan bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah transisi juga fokus pada peningkatan cakupan kesehatan universal. Pembangunan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) juga menjadi fokus, bertujuan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengurangi angka kemiskinan. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) juga memberikan dampak positif dengan mempermudah berbagai layanan, termasuk perizinan usaha.
Kesimpulannya, pemerintahan transisi Lombok Timur telah berhasil meletakkan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Berbagai capaian selama masa transisi, mulai dari peningkatan PAD dan penurunan angka kemiskinan serta stunting, akan menjadi modal berharga bagi pemimpin definitif selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan daerah menuju arah yang lebih baik. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Lombok Timur yang lebih maju dan sejahtera.
