Maluku Tetapkan Pulau Kecil sebagai Hutan Lindung: Konservasi di Atas Pemanfaatan

Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan pulau-pulau kecil sebagai hutan lindung untuk konservasi, mengikuti kebijakan Kementerian Kehutanan, dengan pengecualian pembangunan untuk kepentingan masyarakat melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Ambon, 17 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menetapkan pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil sebagai hutan lindung. Kebijakan ini selaras dengan arahan Kementerian Kehutanan yang memprioritaskan konservasi dan perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

Konservasi Menjadi Prioritas di Pulau-Pulau Kecil Maluku

Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Haikal Baadila, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh konsep pengelolaan hutan di pulau kecil yang mengedepankan aspek konservasi. "Kementerian Kehutanan dalam konsep pengelolaan hutan di pulau kecil mengedepankan aspek konservasi dan perlindungan," ujar Baadila dalam keterangannya di Ambon, Senin lalu. Hal ini berarti pemanfaatan kayu di hutan lindung pulau-pulau kecil sangat dibatasi.

Di Maluku, hanya empat pulau yang dikategorikan sebagai pulau besar: Wetar, Buru, Tanimbar, dan Seram. Sisanya merupakan pulau-pulau kecil dan sangat kecil. Kebijakan perlindungan hutan di pulau-pulau kecil ini bertujuan melindungi kawasan di bawahnya dan memastikan kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, pemanfaatan sumber daya alam selain kayu masih memungkinkan, tetapi tetap dalam koridor konservasi.

Pengelolaan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat

Baadil menjelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil merupakan konsep penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Konsep ini didasarkan pada prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis ekosistem. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan ini, memastikan kebutuhan dan kepentingan mereka terakomodasi.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan di pulau kecil meliputi pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memperhatikan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, dan mematuhi aturan yang berlaku. Aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Hutan di Pulau-Pulau Kecil, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 328/KPTS-II/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan di Pulau-Pulau Kecil.

Luas Hutan Lindung dan Pengecualian Pembangunan

Di Maluku, luas hutan lindung mencapai 600 ribu hektare, tersebar di berbagai pulau kecil. Meskipun berstatus hutan lindung, terdapat pengecualian untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan waduk dan jalan. Pengecualian ini dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian hutan.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil di Maluku ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif diharapkan dapat memastikan terwujudnya keseimbangan antara konservasi dan pembangunan.

Kesimpulan

Langkah Pemprov Maluku menetapkan pulau-pulau kecil sebagai hutan lindung merupakan strategi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Maluku. Dengan mengutamakan konservasi dan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan pengelolaan hutan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat Maluku.