Manokwari Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Digital, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemkab Manokwari terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan digital untuk transparansi dan akuntabilitas, termasuk optimalisasi PAD dan pengawasan anggaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara digital. Upaya ini mencakup pengelolaan penerimaan dan belanja daerah, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa reformasi sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau penerimaan dan pengeluaran secara akurat dan real-time. Inovasi ini menjawab pertanyaan "Bagaimana" Pemkab Manokwari meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, "Siapa" yang terlibat (Pemkab Manokwari dan ASN), "Apa" yang dilakukan (perbaikan sistem digital), "Kapan" (beberapa tahun terakhir, terus diperbaiki), "Di mana" (Manokwari), dan "Mengapa" (untuk transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi PAD).
Sistem pengelolaan keuangan digital di Manokwari telah diterapkan selama 1-2 tahun terakhir, meskipun masih terus disempurnakan secara bertahap. Salah satu perubahan signifikan adalah pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing, bukan lagi secara manual menggunakan uang tunai. Begitu pula dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kini memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital, meninggalkan sistem pembayaran tunai.
Dengan sistem digital, Pemkab Manokwari berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi pajak dan retribusi secara optimal. Selain itu, sistem ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah. Penggunaan anggaran dapat diawasi secara ketat untuk memastikan dana terfokus pada program prioritas. Bupati Indou menekankan, "Dengan sistem digital kita bisa mengimplementasikan sistem pengawasan anggaran agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan anggaran. Kita juga dapat menyusun laporan keuangan secara transparan dan tepat waktu agar dapat diakses publik."
Reformasi Pengawasan dan Pengendalian
Pemkab Manokwari juga melakukan reformasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta keuangan daerah untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan digital. Beberapa langkah yang diambil antara lain menerapkan teknologi dalam sistem pengawasan untuk memantau perkembangan proyek dan pengelolaan keuangan secara langsung. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperkuat untuk mengawasi program dan anggaran. Sistem audit yang akuntabel dan transparan juga diterapkan, serta dibuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian program pemerintah.
Penerapan teknologi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Dengan pemantauan yang lebih ketat, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
Penguatan APIP dalam pengawasan program dan anggaran juga merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik. Sistem audit yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Saluran pelaporan bagi masyarakat juga memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Manokwari untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Implementasi Sistem Pembayaran Pajak Digital
Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari telah mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi digital sejak tahun 2023. Salah satu hasil pengembangan ini adalah aplikasi Noken Payment yang terintegrasi dengan situs resmi Bapenda, bapenda.manokwarikab.go.id.
Sistem digital ini memungkinkan pemantauan penerimaan daerah secara cepat. Sebagai contoh, hingga 15 Februari 2025, penerimaan daerah dari sektor pajak telah mencapai Rp8,2 miliar.
Keberhasilan penerapan sistem pembayaran pajak digital ini menunjukkan komitmen Pemkab Manokwari dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan PAD dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, upaya Pemkab Manokwari dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan digital merupakan langkah progresif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manokwari.
