Menko Polkam Tambah Dua Desk Baru: Atasi Karhutla dan TPPO
Menko Polkam Budi Gunawan mengumumkan penambahan dua desk baru untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Polkam menambah dua desk baru, fokus atasi Karhutla dan TPPO. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengumumkan rencana penambahan dua desk baru di kementeriannya. Pengumuman ini disampaikan Rabu lalu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai sidang kabinet. Penambahan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah-masalah krusial yang menjadi sorotan publik.
Menangani Karhutla dan TPPO: Dua prioritas baru. Kedua desk baru ini akan secara khusus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Budi Gunawan menjelaskan, fokus pada karhutla didorong oleh prediksi musim kemarau yang akan segera tiba setelah musim hujan berakhir dalam tiga bulan ke depan. Desk TPPO dibentuk untuk melindungi pekerja migran Indonesia.
Tujuh desk sebelumnya masih beroperasi. Sebelumnya, pada 4 November 2024, Menko Polkam telah membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga. Desk-desk ini difokuskan pada tujuh isu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh desk tersebut meliputi: Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
Pembagian tanggung jawab antar kementerian. Setiap desk dipimpin oleh kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector. Contohnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Desk Pilkada, sementara Menko Polkam sendiri memimpin Desk Pencegahan Penyeludupan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kelanjutan kerja tujuh desk sebelumnya. Awalnya, tujuh desk tersebut diberikan waktu kerja sekitar tiga bulan. Namun, Menko Polkam menegaskan bahwa seluruh desk tersebut akan terus beroperasi. Budi Gunawan menyatakan bahwa masih ada sejumlah target yang harus dicapai, terutama untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Presiden.
Fokus pada kesejahteraan masyarakat. Menko Polkam menekankan bahwa semua program dan kerja desk-desk tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai berbagai target pembangunan nasional.
Kesimpulan: Langkah strategis pemerintah. Penambahan dua desk baru ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah-masalah penting yang berdampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Dengan fokus yang lebih spesifik, diharapkan penanganan karhutla dan TPPO dapat lebih efektif dan terarah, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
