Mensos Gus Ipul Bantah Hoaks Anggaran KND Tersisa Rp500 Juta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa informasi yang beredar tentang sisa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebesar Rp500 juta adalah hoaks; anggaran yang tersisa untuk KND adalah sekitar Rp3,1 miliar setelah efisiensi.
Jakarta, 3 Maret 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, kembali membantah kabar bohong atau hoaks yang beredar terkait sisa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND). Informasi yang menyebutkan bahwa anggaran KND hanya tersisa Rp500 juta setelah kebijakan efisiensi pemerintah, ditegaskan Gus Ipul sebagai informasi yang tidak benar.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran KND sebenarnya sekitar Rp6,9 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa mencapai sekitar Rp3,1 miliar. Efisiensi ini, menurutnya, tidak memengaruhi pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Ini bukan kali pertama Gus Ipul meluruskan informasi keliru tersebut. Pada akhir Februari lalu, ia juga sudah memberikan klarifikasi serupa. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi pelayanan bagi penyandang disabilitas, baik berupa bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Efisiensi Anggaran KND
Gus Ipul menjelaskan bahwa efisiensi anggaran KND difokuskan pada pos-pos belanja tertentu, seperti perjalanan dinas. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi pelayanan utama KND. "Pelayanannya tetap (berjalan). Pelayanan untuk penyandang disabilitas tetap," tegas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa bansos dan layanan terapi untuk penyandang disabilitas tetap berjalan normal. Bahkan, ia menyebut telah mengecek langsung beberapa sentra pelayanan di berbagai daerah, seperti Palembang, Sumatera Selatan, dan memastikan semua layanan berjalan lancar. "Kalau untuk bansos disabilitas, kemudian layanan terapi untuk penyandang disabilitas, sama sekali tidak ada yang dikurangi. Bahkan di 30 sentra kami, kemarin saya cek ke Palembang, Sumatera Selatan, dan segala macam, layanan-layanan untuk para penyandang disabilitas semua jalan," jelasnya.
Tidak hanya layanan terapi dan bansos, layanan dari tenaga medis dan pendamping penyandang disabilitas juga tetap berjalan normal. Gus Ipul memastikan bahwa biaya untuk pelayanan tersebut tidak dikurangi. "Kemudian yang melayani, baik itu tenaga medis, maupun para pendamping juga jalan, karena biaya untuk pelayanan itu juga tidak dikurangi. Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dan tidak dikurangi," sambungnya.
Rincian Anggaran dan Jaminan Pelayanan
Gus Ipul memberikan jaminan bahwa bantuan sosial yang diberikan langsung kepada masyarakat tidak dikurangi. Begitu pula dengan anggaran operasional yang terkait dengan penyaluran bansos, gaji pegawai, dan honor pendamping, semuanya tetap berjalan seperti biasa.
Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik, kinerja, semangat kerja para pegawai, dan tetap menjamin pelayanan optimal bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, Gus Ipul berharap agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya dan selalu mengkonfirmasi informasi tersebut ke sumber terpercaya.
Kesimpulannya, informasi mengenai sisa anggaran KND sebesar Rp500 juta adalah tidak benar. Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi pelayanan dan bantuan bagi penyandang disabilitas.
