New Rehab 2.0: Menko PM Harap JKN Lebih Inklusif

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar berharap program New Rehab 2.0 BPJS Kesehatan dapat menciptakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menko PMK Optimis New Rehab 2.0 Perkuat JKN

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan harapannya agar program New Rehab 2.0 dari BPJS Kesehatan dapat mewujudkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih inklusif. Peluncuran program ini dilakukan di Jakarta pada Senin, 03/02.

Ia menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem JKN agar lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

Tata Kelola Keuangan JKN yang Lebih Baik

Menko PMK juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana iuran JKN yang efisien dan rasional. Menurutnya, dana tersebut merupakan amanah rakyat dan keberlanjutan program sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas layanan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Ia mengingatkan BPJS Kesehatan untuk serius mengelola kekuatan finansial JKN. Hal ini untuk menghindari risiko defisit anggaran yang dapat mengancam keberlangsungan program JKN. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Mengenal Lebih Dekat Program New Rehab 2.0

Program New Rehab 2.0 merupakan penyempurnaan dari program Rehab yang diluncurkan Januari 2022. Perbedaan utamanya terletak pada metode pembayaran cicilan. New Rehab 2.0 sudah memperhitungkan tagihan iuran berjalan selama periode cicilan, sehingga kepesertaan aktif setelah pelunasan cicilan terakhir.

Program ini dirancang untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran 4 hingga 24 bulan. Masa angsuran maksimal 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan tunggakan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan detail program ini secara langsung.

Kesimpulan

Peluncuran New Rehab 2.0 diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan JKN. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan kolaborasi berbagai pihak, program ini berpotensi memberikan dampak positif bagi akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen mendukung inovasi dan sinergi untuk memastikan keberhasilan program ini.