Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

Tegas! Menteri ATR/BPN Copot 5 Pejabat, Pecat 1 Terkait Kasus Pagar Laut Bekasi
Tegas! Menteri ATR/BPN Copot 5 Pejabat, Pecat 1 Terkait Kasus Pagar Laut Bekasi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menindak tegas enam oknum pegawai BPN yang terlibat kasus dugaan manipulasi sertifikat tanah 'pagar laut' di Bekasi, dengan lima dicopot dan satu dipecat.

BPN Tangerang Batalkan Ratusan SHGB di Pantai Utara
BPN Tangerang Batalkan Ratusan SHGB di Pantai Utara

BPN Kabupaten Tangerang tengah membatalkan ratusan SHGB dan SHM di wilayah laut pantura Tangerang yang diterbitkan tahun 2021-2023, dan proses hukum terhadap oknum yang terlibat juga sedang berjalan.

Menteri ATR/BPN Kaget: Pagar Laut Bekasi Punya SHGB 581 Hektare!
Menteri ATR/BPN Kaget: Pagar Laut Bekasi Punya SHGB 581 Hektare!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkejut menemukan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 581 hektare untuk pagar laut di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bahkan diduga terjadi manipulasi data atas kepemilikan lahan tersebut.

Misteri Pindah Sertifikat Tanah 11 Hektare di Bekasi: Dari Darat ke Laut!
Misteri Pindah Sertifikat Tanah 11 Hektare di Bekasi: Dari Darat ke Laut!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan kasus misterius pemindahan sertifikat tanah 11 hektare milik warga Desa Segarajaya, Bekasi, yang secara tiba-tiba berpindah ke area pagar laut pada Juli 2022, diduga akibat manipulasi data.

Data PTSL di Bekasi Berubah: Tanah Daratan Jadi Laut?
Data PTSL di Bekasi Berubah: Tanah Daratan Jadi Laut?

BPN Kabupaten Bekasi mengungkap perubahan data PTSL tahun 2021-2022 yang janggal, di mana sertifikat tanah daratan berubah menjadi area perairan, kini tengah diusut.

Oknum ATR/BPN Terlibat Kasus Pagar Laut Bekasi: Menteri Nusron Akui dan Segera Usut
Oknum ATR/BPN Terlibat Kasus Pagar Laut Bekasi: Menteri Nusron Akui dan Segera Usut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui keterlibatan oknum internal dalam kasus perubahan data tanah yang menyebabkan pembangunan pagar laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, dan kini tengah diusut.

8 Pegawai BPN Tangerang Terima Sanksi Berat Kasus Pagar Laut
8 Pegawai BPN Tangerang Terima Sanksi Berat Kasus Pagar Laut

Menteri ATR/BPN memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantah Tangerang karena penerbitan sertifikat pagar laut yang bermasalah, termasuk pembatalan 50 sertifikat dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 263 bidang lainnya.

Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Pejabat Pertanahan Tangerang Diperiksa Terkait Sertifikat Pesisir
Pejabat Pertanahan Tangerang Diperiksa Terkait Sertifikat Pesisir

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan empat pejabat pertanahan Tangerang diperiksa terkait penerbitan 263 sertifikat SHGB dan SHM di pesisir pantai utara yang bermasalah dan telah dibatalkan.

266 Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Diperiksa, Diduga Cacat Prosedur
266 Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Diperiksa, Diduga Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN menemukan 266 sertifikat HGB dan HM pagar laut di Tangerang yang diduga cacat prosedur dan diterbitkan antara 2022-2023, saat ini sedang dalam proses peninjauan ulang dan pencabutan.

Kementerian ATR Periksa Pejabat BPN Tangerang Terkait Sertifikat Ilegal di Pantai Utara
Kementerian ATR Periksa Pejabat BPN Tangerang Terkait Sertifikat Ilegal di Pantai Utara

Kementerian ATR/BPN memeriksa pejabat Kantor Pertanahan Tangerang terkait penerbitan 266 sertifikat HGB dan HM ilegal di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang yang dinyatakan cacat prosedur dan materil, dan berpotensi dicabut.